LinkAja! Akan Resmi Diluncurkan, Tanggapan Pengamat soal Kolaborasi BUMN Membuat Finansial Teknologi

Ketua Himbara memastikan LinkAja! resmi diluncurkan 13 April 2019, pengamat mengkritisi pembentukan sistem pembayaran digital.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Ketua Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara menyatakan LinkAja! resmi diluncurkan 13 April 2019.

LinkAja! merupakan dompet digital kolaborasi delapan perusahaan BUMN dan dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya.

Aplikasi LinkAja! merupakan sistem pembayaran digital, ke depannya mulai dari e-cash hingga ke QR code.

Perusahaan ini akan menggabungkan QR code dan e-money masing-masing bank untuk bisa menjadi sistem pembayaran yang sama.

• Kereta Anjlok di Bogor Berhasil Dievakuasi, KRL Beroperasi Hingga Stasiun Bogor Mulai Pukul 05.00

Kehadiran LinkAja! akan menjadi kompetitor dan pesaing perusahaan fintech jenis payment ke depannya.

Apakah pemerintah harusnya jadi regulator atau pemain di tengah agresif dan berkembangnya fintech pembayaran saat ini.

Semisal OVO dan Go-Pay, dan lain-lain.

Mencermati kondisi ini, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai, langkah pemerintah membentuk LinkAja! sejatinya kurang tepat di tengah tumbuhkembang perusahaan bidang ini.

Pasalnya, bisa menganggu iklim dan ekosistem yang sudah terbangun selama ini.

"Fintech pembayaran kan lagi tumbuh banget, dari sebelumnya dua sampai tiga pemain, sekarang sudah banyak pemain. Itu membuktikan bahwa swasta berminat untuk berinvestasi di situ," kata Nailul dilansir Warta Kota yang dikutip dari Kompas.com.

Menurut Nailul, ketika minat dan gairah swasta meningkat berinvestasi di perusahaan fintech payment, pemerintah harusnya mendukung dan memberikan insetif agar terus berkembang.

• Indentitas WNI Korban Kecelakaan Pesawat Ethiopian Airlines Belum Diketahui

Bukan malah menghambat dan mengambil pangsa lewat pasar lewat layanan LinkAja!

"Ketika swasta berminat harusnya mereka diberikan insentif. Kalau semua BUMN masuk, (maka) menjadi disinsentif bagi swasta di pasar fintech pembayaran," kata Nailul.

Nailus mengatakan,"Itu yang saya khawatirkan, kalau semuanya itu disinsentif otomatis enggak ada lagi swasta yang masuk."