Banyak Napi Kendalikan Bisnis Narkoba, Pengamat Sarankan Dirjen PAS Dievaluasi

Banyak Napi Kendalikan Bisnis Narkoba, Pengamat Sarankan Dirjen PAS Dievaluasi. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai Dirjen PAS tidak proaktif. Dirjen PAS juga dianggap tutup mata.

DIREKTUR Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami dinilai belum mampu turut menekan peredaran narkoba di Indonesia.

Hal ini tampak dari masih banyaknya temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa masih banyak pelaku utama atau otak sindikat narkoba dikendalikan oleh narapidana.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, Dirjen PAS sejauh ini tidak senada gerakannya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri dan Bea Cukai yang proaktif memberantas peredaran narkoba.

"Persoalannya itu pengawasan di lapas yang lemah. Karena selama ini Dirjen PAS itu lebih bersifat elitis, bukan orang yang punya kompetensi di situ," kata Trubus dihubungi wartawan, Rabu (27/2/2019).

• BNNP DKI Ungkap Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Napi di Lapas Salemba

• Napi Rutan Cipinang Kabur, Asmara dan Uang Dibalik Kaburnya Narapidana Narkotika

• Pengunjung Bawa Sabu untuk Napi Lapas Pemuda Tangerang, Disembunyikan di Kardus Teh Kotak dan Kue

Trubus menilai, temuan ponsel yang memudahkan napi narkoba memesan barang haram adalah bukti kelalaian Dirjen PAS.

Bahkan, Trubus menduga terjadi transaksi di Lapas sehingga napi narkoba bisa memiliki sel yang istimewa.

Menurut Trubus, Dirjen PAS juga dianggap tutup mata ketika hanya memberikan sanksi administrasi kepada sipir-sipir yang bermasalah seperti menerima suap.

Sipir-sipir yang bermasalah bukannya diseret dalam hukum pidana, tetapi hanya dipindahkan ke Lapas lain.

"Cenderung ke administrasi. Jadi dia hanya dimutasi dipindahkan tempat lain. Jadi persoalan juga oknum-oknum sipir diduga setor, terima suap. Itu jadi sumber masalah," kata dia.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Trubus menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi bahkan mengganti Dirjen PAS.

Terlebih, kata dia, Dirjen PAS saat ini gagal menepati janji untuk merevitalisasi lapas.

Dia juga menyarankan, ke depan, pemilihan Dirjen PAS tidak ditunjuk langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena rawan mengulangi kesalahan yang sama.

Namun, pemilihan Dirjen PAS harus dilelang dengan melibatkan panitia seleksi dari kalangan profesional.

"Selama ini posisi Dirjen PAS itu selalu penunjukan menteri. Kepentingan menteri itu banyakan rekomendasi orang-orang partai, bukan profesional. Jadi itu menurut saya efektif pemimpin yang menjiwai, menyelesaikan persoalan ini," kata dia.