Transportasi Jakarta

Tarif LRT dan MRT Tidak Mutlak Ditetapkan Anies

"Diskusi penentuan tarif sesungguhnya telah selesai. Namun, masih menunggu kelengkapan lain yang berkaitan dengan penentuan tarif diselesaikan.."

Tarif LRT dan MRT Tidak Mutlak Ditetapkan Anies
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau kesiapan rangkaian kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (10/12). 

GAMBIR, WARTA KOTA -- Walau memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan transportasi umum Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rupanya tidak dapat mutlak menentukan besaran tarif kereta cepat Light Rail Transit (LRT) maupun Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT).

Kondisi tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT.

Dalam peraturan yang disahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono pada tanggal 13 April 2017 itu, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan tarif penggunaan MRT ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan usulan dari PT MRT Jakarta dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta.

Selain itu usulan selanjutnya mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tarif diatur lewat Pasal 33 ayat 2 harus terjangkau oleh masyarakat.

Sementara pada Pasal 34 menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan subsidi kepada pihak pengelola MRT maupun LRT untuk menutupi tingginya biaya operasional.

Subsidi tersebut pun dapat dialokasikan untuk menekan besaran tarif yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 36.

Sementara itu, ketentuan penetapan besaran tarif LRT diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2017 tentang Penugasan PT Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana LRT.

Serupa dengan MRT, penetapan tarif harus melalui mekanisme usulan dari pihak LRT, rekomendasi dari BPTJ hingga pengesahan dari DPRD DKI Jakarta.

Merujuk hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menyebutkan penetapan tarif MRT dan LRT masih dalam proses.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved