Dana Penataan Kampung Kumuh di DKI Diserahkan ke Warga, PDIP Tanya Kerja SKPD Apa?

KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengomentari rencana Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang bakal mengucurkan dana untuk penataan beberapa kampung kumuh di Ibu Kota.

Ia mengatakan, bila dana ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, maka hal ini sangat rawan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.

"Masyarakat itu tidak berpengalaman dalam pengelolaan alokasi anggaran seperti itu. Kalau diserahkan kepada masyarakat yang tidak tahu proses pembangunan seperti itu, kan kita khawatirkan ada penyelewengan di lapangan," ujar Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (15/2/2019).

• Sudah Ditalak Tiga, Dipo Latief Bingung Nikita Mirzani Mau Mengesahkan Pernikahan Siri

Gembong Warsono menyarankan, anggaran yang bakal dikeluarkan tersebut mestinya diserahkan kepada SKPD yang membidangi pembangunan di DKI.

Justru, Gembong Warsono heran dan mempertanyakan apa pekerjaan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI, jika dana tersebut harus diserahkan langsung kepada masyarakat.

"Nah, pertanyaan warga kita bisa enggak mengelola dana itu? Kenapa enggak ditangani oleh SKPD aja? Kan yang bertanggung jawab terhadap keberhasil pembangunan di Jakarta itu kan SKPD," tanya Gembong Warsono.

• BREAKING NEWS: Polisi Pastikan Jenazah yang Dimutilasi di Malaysia Adalah Bos Tekstil Asal Bandung

Menurutnya, warga memang harus dilibatkan untuk menggenjot berbagai program di Ibu kota, namun tak perlu ikut mengurusi dana.

"Mereka harus mampu melibatkan masyarakat, namun bentuk keterlibatan masyarakat ini enggak harus ikut mengelola dana," kata Gembong Warsono.

"Mungkin masyarakat bisa dilibatkan dalam perencaanaan atau pembangunan memang masyarakat dilibatkan agar konsep itu sesuai kebutuhan," tambah Gembong Warsono.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan program pelibatan masyarakat dalam mengelola pembangunan kampung kumuh di wilayah Ibu Kota, meskipun Anies Baswedan belum merincikan berapa dana dan di mana saja kampung yang akan ditata. (*)