BREAKING NEWS: Gubernur Anies Baswedan Setuju Beri Subsidi, Inilah Tarif LRT Kelapagading-Velodrome
Gubernur Anies Baswedan telah menetapkan perkiraan besarnya tarif LRT Kelapagading-Velodrome yang diharapkan beroperasi Maret 2019.
lihat foto
"Tarif itu masih belum subsidi (Pemprov DKI Jakarta), Pemprov DKI akan menghitung berapa besar investasi yang dikeluarkan, kalau investasi Pemprov semakin besar, tarif bisa semakin kecil, skema ini biasa diterapkan negara maju, seperti di Singapura," ungkapnya.
Terkait hal tersebut, dirinya menganjurkan agar pengelolaan kereta cepat sepanjang 5,8 kilometer itu dilakukan mandiri atau lewat PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
PT Jakpro adalah kontraktor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Infrastruktur transportasi massal umumnya merupakan investasi pemerintah.
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro, transportasi massal adalah investasi pemerintah. Soal perhitungan tarif, kalau investasi pemerintah lebih besar, ya tarif lebih kecil," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, jelang beroperasinya kereta cepat Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome yang ditargetkan pada akhir Februari 2019 mendatang, besaran tarif masih belum ditetapkan.
Padahal, pembangunan infrastruktur kereta cepat sepanjang 5,8 kilometer itu telah selesai dilakukan dan kini hanya menunggu terbitnya ijin operasional dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Belum ditetapkannya besaran tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome tersebut diungkapkan Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin.
Menurut Iwan Takwin, masih menunggu keputusan pemerintah terkait skema kerjasama.
Sebab, skema kerjasama katanya mempengaruhi besaran subsidi atas tarif.
"Apakah bangun serah guna atau BTO, Build Transfer Operate atau bangun guna serah atau BOT, Build Operate Transfer. Internal kami juga lakukan pembahasan," ungkapnya dihubungi pada Selasa (12/2/2019) malam.
Skema kerja sama antara BTO dengan BOT dijelaskannya tidak hanya sebatas penetapan besaran tarif, termasuk subsidi; tetapi secara langsung menetapkan pihak pengelola LRT Fase 1 tersebut.
Apabila pemerintah menetapkan skema BOT, PT Jakpro katanya siap mengelola kereta cepat tersebut setelah selesai pembangunan.
Terlebih sejumlah fasilitas, khususnya kereta masih dalam perlindungan asuransi dalam waktu dua tahun mendatang.
"Kalau memang pakai BOT kami siap, biaya perawatan sarananya kan masih garansi dua tahun, jadi tahap awal operasi tidak terlalu membebani biaya perawatan," jelasnya.
