Moeldoko: Kerja Luar Biasa Pemerintah Dipatahkan oleh Semburan Berita Bohong dan Fitnah

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kerja luar biasa yang telah dilakukan pemerintah selama empat tahun terakhir, dipatahkan begitu saja oleh berita bohong alias hoaks.

Apalagi, banyak fitnah dari pihak tertentu yang ditujukan kepada pemerintahan sekarang, lewat semburan konsisten berita hoaks.

"Pemerintah sudah bekerja luar biasa, tapi hanya dipatahkan dengan semburan berita yang tidak jelas, berita bohong, fitnah," kata Moeldoko, dalam sambutannya di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

• Moeldoko Minta Semua Pihak Waspadai Revolusi Jari Jika Tidak Ingin Menjadi Bangsa Tertinggal

Moeldoko menjelaskan, hoaks yang diproduksi dan disemburkan secara terus menerus, akan menciptakan sebuah kondisi di mana kebenaran seakan menjadi tidak penting. Sehingga, pembenaran yang dikedepankan (post-truth).

Sedangkan istilah Firehose of Falsehood sendiri, tutur Moeldoko, adalah cara yang menggunakan berita bohong untuk membangun rasa takut. Tujuannya ialah menciptakan kondisi ketidakpastian dan sikap ragu-ragu. Mereka yang terdampak akan mengira berita bohong tersebut adalah sebuah kebenaran.

"Karena ini disemburkan terus-menerus dan konsisten, maka sebagian besar kita kehilangan logika dan menyatakan itu benar. Ini sungguh berbahaya. Presiden mendengar keluhan masyarakat tiap pagi, tapi dengan semburan berita bohong bertubi-tubi, musnah dan hilang," paparnya.

• ITW Sesalkan Polisi Biarkan Pemotor di Serpong Mengamuk dan Rusak Motornya

Bila tidak dicermati dan diantisipasi mulai sekarang, maka bagaimanapun kerja pemerintah saat ini, tidak akan dianggap oleh mereka yang terpapar semburan hoaks tersebut.

Maka dari itu, lewat Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum, seluruh jajaran Kementerian/Lembaga di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta mereka untuk menjadi perpanjangan tangan dalam menyuarakan pencapaian pemerintah, siapa pun presidennya yang saat itu tengah menjabat.

"Humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah, siapa pun presiden, siapapun gubernurnya, wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," papar Tjahjo Kumolo. (Danang Triatmojo)