Prabowo Sebut Utang Indonesia Naik Rp 1 Triliun per Hari, Jusuf Kalla: Kita Bisa Bayar

Dia mengibaratkan negara berkembang seperti perusahaan. Apabila tidak mempunyai modal, kata dia, maka pemerintah dapat meminjam.

Prabowo Sebut Utang Indonesia Naik Rp 1 Triliun per Hari, Jusuf Kalla: Kita Bisa Bayar
TRIBUNNEWS/RINA AYU
Wakil Presiden Jusuf Kalla, bakal calon presiden Prabowo Subianto, serta bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, di kediaman dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018). 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla memaklumi utang negara yang digunakan untuk pembangunan. Yang penting, kata dia, utang itu harus mampu dilunasi.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla, menanggapi kritikan bakal calon presiden Prabowo Subianto, yang menyinggung utang pemerintah setiap hari naik sebesar Rp 1 triliun.

"Jadi bukan soal jumlah. Bisa bayar atau tidak? Jadi bukan soal Rp 1 triliun, mampu kita bayar tidak?" ujar JK, ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/9/2018).

Baca: Prabowo: Utang Pemerintah Naik Rp 1 Triliun Tiap Hari, Indonesia Terancam Jadi Negara Miskin

Dia mengibaratkan negara berkembang seperti perusahaan. Apabila tidak mempunyai modal, kata dia, maka pemerintah dapat meminjam.

"Semua negara yang ingin membangun sama dengan perusahaan. Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak mempunyai modal maka harus meminjam," tuturnya.

Menurut pria berlatar belakang pengusaha itu, semua negara yang sedang membangun membutuhkan dana. Untuk mendapatkan dana, dia menilai, banyak cara yang dapat dilakukan.

Baca: Calonkan Diri Sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032, Ini Proses yang Harus Dilewati Indonesia

Dia mencontohkan, Amerika Serikat meminjam uang, tetapi peminjaman uang dilakukan dengan cara mencetak uang. Lalu, Jepang meminjam uang, dengan cara mengambil dari dana pensiun.

"Kami karena tidak cetak duit terlalu banyak, karena tidak laku di luar negeri, maka kami minjam World Bank dari perbankan-perbankan. Itu biasa saja. Jumlahnya itu relatif tergantung kemampuan. Sama dengan perusahaan," paparnya.

Namun, JK tidak dapat menyebutkan secara rinci berapa nominal utang permintah. Meskipun mengutang, JK menegaskan, pemerintah masih dapat membayar.

"Saya belum hitung seperti itu, tetapi memang jumlahnya per tahun. Kami tidak hitung per hari. Kami hitung tahunan. Ada tambahan Rp 200 T, ada mungkin 300 (Triliun). Selama kita bisa bayar, bukan urusan T-nya, bisa bayar tidak? Kita bisa bayar," bebernya. (*)

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help