Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Jaksel Tembus Rp 41 Miliar, Perusahaan Bakal Kena Sanksi Hukum

"Ketika terjadi resiko kecelakaan yang tidak diharapkan, BPJS Ketengakerjaan hadir untuk meringankan beban keluarga juga perusahaan.."

Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Jaksel Tembus Rp 41 Miliar, Perusahaan Bakal Kena Sanksi Hukum
Kompasiana
KARTU BPJS Ketenagakerjaan 

TUNGGAKAN BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan mencapai Rp 41 miliar. Perusahaan penunggak pun terancam proses hukum.

BPJS Ketenagakerjaan memastikan perusahaan atau instansi penunggak iuran bakal berhadapan dengan proses hukum. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 11 poin (g) UU Nomor 11 Tahun 2011.

Pasal 11 poin (g) UU Nomor 11 Tahun 2011 tersebut tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan bahwa BPJS Berwenang Untuk melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru, Aland Lucy Patitty menyatakan, proses hukum terhadap instansi penunggak iuran akan diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

"Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan di seluruh cabang di Jakarta Selatan terkait hal ini," kata Lucy di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru, Senin (6/8/2018).

Lucy menjelaaskan, hingga saat ini, total tunggakan tersebut mencapai Rp. 41.206.241.001,00. Jumlah ini masih dapat berubah setelah dilakukan rekonsiliasi data adanya mutasi tenaga kerja tiap perusahaan.

"Pelimpahan proses hukum ini mengancam dan akan memberi hukuman pidana bagi perusahaan yang tidak menaati aturan terkait wajib menyetorkan dana BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Semenjak bertransformasi menjadi Badan, eks PT Jamsostek tersebut melakukan perubahan orientasi dari money oriented menjadi social oriented.

Perluasan kepesertaan tidak semata-mata hanya untuk menambah pemasukan Dana Jaminan Sosial, namun lebih berorientasi kepada perlindungan seluruh pekerja di tanah air.

Lucy menerangkan, perubahan status tersebut menjadikan BPJS Ketenagakerjaan penuh dengan regulasi pemerintah sehingga sudah diatur secara jelas bagaimana alur proses penanganan badan usaha yang tidak patuh.

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help