Ini Rincian Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta yang Dipermasalahkan Djarot

WARTA KOTA, GAMBIR - Kenaikan tunjangan anggota DPRD, baru-baru ini diributkan oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik cuma geleng-geleng kepala melihat kelakuan Djarot yang makin aneh jelang lengser.

Menurut Taufik, kenaikan tunjangan DPRD DKI itu diatur PP No 18 tahun 2017, dan tak perlu diributkan.

"Lagi pula tunjangan DPRD itu sudah lama tak naik loh," ujar Taufik kepada Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.

Baca: YLBHI Pertimbangkan Laporkan Balik Kivlan Zein ke Bareskrim

Penghitungan kenaikan tunjangan anggota Dewan lewat PP No 18 Tahun 2017 memang amat mudah.

Pantauan Wartakotalive.com, berdasarkan hitungan sesuai peraturan tersebut, beberapa tunjangan yang naik agak signifikan adalah tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi.

Tunjangan komunikasi naik sebanyak Rp 12 juta dari sebelumnya. Sedangkan tunjangan transportasi yang tadinya tak ada, kini menjadi Rp 21 juta. Inilah daftar rincian kenaikan tunjangan DPRD DKI berdasarkan PP No 18 tahun 2017:

Baca: Banyak Indekos Berubah Fungsi Jadi Tempat Prostitusi di Grogol Petamburan, Ini Tanggapan Camat

Penghitungan didasarkan gaji pokok gubernur DKI sebesar Rp 3 juta.

1. Uang representasi

Dihitung dari gaji pokok (Gapok) gubernur DKI Rp 3 juta.

Ketua DPRD : Rp 3 juta (setara Gapok Gubernur)

Wakil Ketua DPRD : Rp 2,4 juta (80% dari uang representasi Ketua DPRD

Anggota : Rp 2.250.000 (75% dari uang representasi Ketua DPRD)