Taufik Tegaskan Rencana Penurunan TKD PNS Tak Terkait Pergantian Gubernur Baru

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, menyoroti rencana penurunan tunjangan kerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI.

Taufik menegaskan rencana itu tak ada kaitannya dengan makin dekatnya pergantian gubernur dari Djarot ke Anies-Sandi.

"Tak ada kaitannya dengan itu. Ini murni karena hasil evaluasi," kata Taufik ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (22/9/2017).

Baca: Ketua Gerindra DKI Jelaskan Soal Rencana Penurunan Gaji PNS DKI dan Gubernur Terpilih Anies

Menurut Taufik, siapapun gubernurnya, baik Ahok, Djarot atau Anies-Sandi, pihaknya akan tetap mengajak Pemprov DKI menurunkan tunjangan kerja daerah (TKD).

Hasil evaluasi di Komisi A DPRD DKI ternyata menunjukkan banyak SKPD, kelurahan, maupun kecamatan yang ternyata serapannya rendah di 2017 ini.

Baca: Alasan DPRD DKI Sunat Gaji PNS

"Ada yang dibawah 50 persen serapannya dan bahkan 10 persen juga ada. Tapi TKD pegawainya nyampe 80 persen bahkan 90 persen. Apa-apaan coba itu," jelas Taufik.

Baca: BREAKING NEWS: DPRD DKI Akan Turunkan Gaji PNS DKI untuk Dinas Ini

"Apa perlu yang kayak begitu dikasih TKD gede? Serapannya rendah ngapain gede-gede TKD nya. Sama aja kayak orang tidur dibayar itu," lanjut Taufik.

Sementara dinas yang diincar untuk penurunan TKD adalah Dinas Kominfotik DKI Jakarta.