TOPIK
UU Cipta kerja
Luhut bahkan sempat bercanda, menyebut Sofyan sebagai "menteri semua zaman"
-
Kemnaker melibatkan 106 rektor untuk melakukan uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
-
Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum menjadi kunci pengembangan di masa-masa akan datang
-
Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder
-
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia mendapatkan predikat negara terjelek nomor satu dalam hal mengurus izin usaha
-
Pernyataan Ketua DPR bahwa DPR akan membahas RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka, tidak terbukti
-
Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk menampung masalah pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
-
Moeldoko mengatakan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat sambutan positif dari berbagai pihak
-
Ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Ini memalukan buat Istana karena terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara adalah wajah presiden
-
Mengundurkan diri adalah cara paling tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban itu
-
Ini Daftar Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, Dan Isi Lengkap UU Omnibuslaw. Simak selengkapnya dalam berita ini.
-
Sudah Ditandatangan Presiden Jokowi, Ini Isi Lengkap UU Cipta Kerja Atau UU Cipta Kerja. Simak selengkapnya di dalam berita ini.
-
Suara jutaan kaum buruh dan berbagai elemen masyarakat sepatutnya turut menjadi bahan pertimbangan MK dalam proses uji materiil UU Cipta Kerja nantiny
-
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti keterlibatan anak-anak saat aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja
-
Jika ada pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak, maka sangat berpotensi melumpuhkan pendapatan keuangan negara
-
Sarwono pun menyayangkan adanya persepsi umum yang menyebut saat investasi dimudahkan otomatis itu berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan
-
KSPI menegaskan, akan menggelar demo secara nasional di seluruh Indonesia jika Presiden Joko Widodo menandatangi UU Cipta Kerja
-
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan tripartit diberi waktu 3 bulan untuk membahas RPP turunan UU Cipta Kerja tersebut
-
Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu, menata ulang soal kewenangan daerah, tetapi bukan menghapusnya
-
Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, memang seharusnya tidak ada di dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR
-
Mensesneg Pratikno memastikan substansi naskah Undang-undang (UU) Cipta Kerja setebal 1.187 halaman sama dengan yang diserahkan DPR RI kepada Presiden
-
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran kabinet karena komunikasi publik yang buruk
-
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)
-
Hal itu dilakukan agar pelaku UMKM lebih mandiri dan memiliki daya saing
-
Moeldoko memastikan, bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah agar Indonesia terus mengikuti kompetisi global
-
Komisi IX DPR meminta para pengusaha menghormati pekerja dan tidak membuat gaduh, dengan mengeluarkan pernyataan upah minimum 2021 tidak naik
-
Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem, Hayono Isman menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) bertujuan membuka peluang lapangan kerja
-
UU CK sekaligus menurutnya menegaskan keberpihakan kepada masyarakat dengan mengedepankan restorative justice
-
Bupati Bogor Ade Yasin Bacakan Sikap Menolak UU Omnibus Law, Buruh Kabupaten Bogor Bubarkan Diri. Simak selengkapnya dalam berita ini.
-
Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja di Kabupaten Bekasi, 8 Anggota Polres Metro Bekasi Positif Corona. Simak selengkapnya di dalam berita ini.
-
Harapan buruh dan semua pihak akan didengar dan ditindak lanjuti sesuai koridor yang ada
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
