TOPIK
Omnibus Law
Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.
-
Pemerintah Tak Siap Jawab Permohonan Penggugat, Hakim MK Diminta Tolak Undang-undang Cipta Kerja. Berikut Alasannya
-
Bareskrim Polri selesaikan berkas tersangka petinggi KAMI terkait demo penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law di Jakarta dan Medan.
-
Menurutnya, gelar perkara itu nantinya untuk memutuskan apakah ditemukan unsur pidana terkait keterlibatan Ahmad Yani atau tidak.
-
Ahmad Yani memenuhi pemeriksaan penyidik Polri, untuk memberikan kesaksian dalam kasus ujaran kebencian dengan tersangka Anton Permana.
-
Sidang Perdana Gugatan UU Cipta Kerja Digelar, Pemohon Berharap MK Menangkan Gugatan. Mereka ajukan uji materiil Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja
-
Tiga kelompok itu meliputi klaster unsur konfederasi serikat pekerja, klaster federasi serikat pekerja, dan klaster pekerja.
-
Permohonan pemohon yang meminta sejumlah aturan UU Cipta Kerja inkonstitusional, bisa berdampak pada kekosongan norma.
-
Pemerintah menyusun 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat rancangan presiden (RPerpres) sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja.
-
Srikandi UGM menggelar diskusi bertajuk "Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pertambangan".
-
Alia Febyani, istri Jumhur Hidayat, mengirimkan surat permohonan agar suaminya bisa dibantarkan keluar dari Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
-
Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono mengatakan, total 9 berkas perkara tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan.
-
BEM Nusantara menyatakan sengaja berkumpul untuk membahas terkait Omnibus Law. Pembahasan ini diikuti oleh perwakilan koordinator daerah.
-
Ramai Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Kumpulkan Bantuan untuk Pengobatan Ananda Habib Pranata, Bocah yang Alami Penggumpalan darah di otak
-
KSPI dan serikat buruh lainnya, akan terus menggelar aksi demonstrasi meminta pembatalan Undang-undang Cipta Kerja.
-
Demo Depan DPR RI, Massa Buruh Minta Legislatif Review Omnibus Law UU Cipta Kerja. Berikut Alasannya
-
Latar belakang pelaku berasal dari kelompok mahasiswa, LSM, pengangguran, hingga kelompok anarko.
-
Menurut dia, akibat keteledoran pejabat di Kementerian Sekretariat Negara tersebut, Presiden menjadi sasaran kesalahan.
-
Banyak Kesalahan Dalam UU Cipta Kerja, Puskappi Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Mensesneg Pratikno. Berikut Alasannya
-
Awi menyampaikan, pihaknya tidak akan memenuhi permintaan pihak kuasa hukum Ahmad Yani, yang meminta adanya perbaikan surat pemanggilan pemeriksaan.
-
Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, dan kekeliruan tersebut murni human error.
-
Yusril ungkap Presiden tak perlu teken ulang soal salah ketik UU Cipta Kerja. Balad Jokowi meminta kepada semua pihak agar tetap berpikir positif.
-
Yusril menuturkan, kesalahan pengetikan undang-undang dalam naskah yang telah disahkan DPR, beberapa kali terjadi.
-
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belum memutuskan akan melakukan mogok kerja nasional atau tidak.
-
Menurut Didik, langkah lain yang dapat menggugurkan UU Cipta Kerja, yaitu melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat.
-
Arteria menambahkan, draf UU Ciptaker yang diberikan oleh Baleg DPR kepada pemerintah sudah rapi.
-
Ketua Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani, tak menghadiri undangan untuk diperiksa Bareskrim Polri.
-
Menurutnya, Fraksi PKS sejak awal telah menolak UU Cipta Kerja disahkan, karena banyaknya kelemahan dan menuai tentangan dari masyarakat.
-
Yasonna juga menyebut omnibus law UU Cipta Kerja ini menjadi terobosan kreatif untuk memajukan bangsa.
-
Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengakui ada kesalahan dalam Undang-undang Cipta Kerja.
-
Penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa, katanya, berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat.
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
