TAG
Muhammad Taufik
-
MUHAMMAD Taufik, ahli hukum pidana mengatakan, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap semua Warga Negara Indonesia (WNI).
Sabtu, 24 Agustus 2019
-
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia apabila tetap berada di Arab Saudi.
Jumat, 9 Agustus 2019
-
MRT Fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) itu pun hanya simbolis lantaran belum dibuka untuk umum.
Jumat, 22 Maret 2019
-
Ia menyebut peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang melarang kampanye Calon Legislatif di Rumah Susun adalah berlebihan
Sabtu, 23 Februari 2019
-
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra itu pun mendukung seluruh kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
Senin, 7 Januari 2019
-
Muhammad Taufik berjanji akan memperjuangkan enam program Gratis dengan nama Program Sentuh Rakyat yang bisa dinikmati warga Jakarta.
Jumat, 7 Desember 2018
-
DUA kader Partai Keadilan Sosial (PKS) yang digadang-gadang menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta agaknya bisa 'mentah' lagi.
Kamis, 22 November 2018
-
BAWASLU DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan politisi Partai Gerindra Mohammad Taufik.
Jumat, 31 Agustus 2018
-
Pada saat kata Taufik, Sandiaga mengajak masyarakat bersama-sama menunjuk ke arah M. Taufik.
Sabtu, 11 Agustus 2018
-
Sebelumnya, Taufik sempat tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.
Selasa, 10 Juli 2018
-
Gubernur DKI Anies Baswedan dilaporkan pidana ke Polda Metro Jaya. Fraksi-fraksi di DPRD DKI pun mulai saling sindir.
Jumat, 23 Februari 2018
-
Irwandi menyebut bahwa Perda Perpasaran yang sekarang tak berlaku lagi sebab sedang dibahas Raperda Perpasaran yang baru.
Minggu, 12 November 2017
-
Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik, mengatakan tak ada tunjangan rapat bagi anggota dewan.
Selasa, 3 Oktober 2017
-
PNS di lingkungan Pemprov DKI harus bersiap-siap penghasilannya turun. Pasalnya, isyarat pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) semakin kuat.
Jumat, 29 September 2017
-
DPRD DKI Jakarta menjegal pembahasan 2 rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pulau reklamasi.
Kamis, 28 September 2017
-
Skema pemberian tunjangan kerja daerah (TKD) ke pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, mesti ditinjau ulang dan diturunkan.
Kamis, 28 September 2017
-
PNS di lingkungan Pemprov DKI harus bersiap tunjangan kinerja daerah (TKD) turun. Apalagi sejumlah pimpinan DPRD DKI makin bernafu menurunkan TKD.
Kamis, 28 September 2017
-
DPRD Jakarta menilai sejumlah jabatan pimpinan di Pemprov DKI tak penting dan cuma buang-buang biaya belanja pegawai.
Kamis, 28 September 2017
-
Seluruh fraksi DPRD DKI menyoroti soal serapan yang rendah dari Pemprov DKI Jakarta.
Sabtu, 23 September 2017
-
Hubungan DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta memanas akibat Sekda Saefullah memberi penilaian ngawur terhadap anggota Dewan.
Rabu, 9 Agustus 2017
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
