Charles Honoris Dorong Program MBG Beralih ke Dapur Berbasis Sekolah

Ringkasan Berita:

• Charles Honoris mendorong BGN mengembangkan dapur berbasis sekolah untuk program MBG.
• Model ini dinilai mendekatkan layanan ke siswa, memanfaatkan fasilitas sekolah, dan membuka partisipasi masyarakat.
• Dapur sekolah diyakini menekan biaya logistik serta mempermudah pengawasan mutu dan keamanan pangan.
• Charles mendukung moratorium pembangunan SPPG baru agar BGN fokus pada evaluasi, penajaman sasaran penerima, dan efisiensi anggaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut disampaikan menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN, termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Menurut Charles, model dapur berbasis sekolah membuat pelaksanaan MBG lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat.

Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.

Ia menilai pendekatan tersebut mampu mengurangi biaya distribusi dan logistik sekaligus mempermudah pengawasan mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan keterlibatan langsung sekolah juga akan memperkuat fungsi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dapat berperan menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, hingga memantau kondisi siswa.

Selain meningkatkan efektivitas program, pemanfaatan fasilitas sekolah dinilai dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru.

"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," katanya.

Charles turut mengapresiasi sejumlah kebijakan pembenahan yang mulai diterapkan BGN. Kebijakan itu meliputi moratorium pembangunan dapur baru, penajaman kelompok penerima manfaat, serta perubahan orientasi program dari mengejar kuantitas layanan menjadi peningkatan kualitas.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Moratorium pembangunan SPPG baru juga dinilai memberi kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mulai dari tata kelola, standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan standar keamanan pangan dan gizi.

"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," ucap Charles.