Jumat, 24 April 2026

Perang AS vs Iran

Saat Perang Iran-Israel Mereda, Trump Terancam Dimakzulkan dan Netanyahu Hadapi Sidang Korupsi

AS memasuki gencatan senjata dua pekan. Donald Trump menghadapi dukungan pemakzulan dari sebagian warga AS, sementara Netanyahu ?

Istimewa
NASIB TRUMP DAN NETANYAHU - Presiden Amerika Serikat Donald Trump danPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghadapi hukuman? 

WARTAKOTALIVE.COM – Perang antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat (AS) untuk sementara berhenti setelah disepakatinya gencatan senjata selama dua pekan.

Negosiasi lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran dikabarkan akan berlangsung di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026).

Namun sebelum pembicaraan dilanjutkan, kabar kurang menggembirakan justru datang dari dalam negeri AS dan Israel terkait nasib politik dua pemimpinnya, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Survei: 52 Persen Warga AS Dukung Trump Dimakzulkan

Survei terbaru yang dipublikasikan Newsweek pada Rabu (8/4/2026) waktu AS menunjukkan sebagian besar responden mendukung pemakzulan Presiden Donald Trump.

Trump dinilai sebagai tokoh yang memicu konflik dengan Iran serta menerapkan sejumlah kebijakan kontroversial yang dianggap tidak memihak rakyat AS.

Baca juga: Mojtaba Khamenei ke Negara Tetangga: Kalian Menyaksikan Mukjizat, Rakyat Iran Menang Mutlak atas AS

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 52 persen pemilih terdaftar mendukung pemakzulan Trump, sementara 40 persen menentangnya. Sisanya memilih abstain dengan margin kesalahan sekitar 3,9 persen.

Jajak pendapat tersebut diselenggarakan oleh John Bonifaz, Presiden organisasi Free Speech for People, bekerja sama dengan perusahaan survei yang dipimpin analis politik Celinda Lake.

Trump merespons kritik tersebut dengan menyerang dua tokoh konservatif, Candace Owens dan Alex Jones, yang juga menyerukan agar dirinya dicopot dari jabatan.

“Mereka memiliki satu kesamaan, IQ rendah,” kata Trump.

“Mereka orang bodoh, mereka tahu itu, keluarga mereka tahu itu, dan semua orang juga tahu itu,” ujarnya.

Netanyahu Hadapi Sidang Korupsi Pekan Depan

Sementara itu di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menghadapi tekanan politik di dalam negeri.

Ia dijadwalkan kembali menjalani sidang kasus korupsi pada Minggu (12/4/2026).

Dikutip dari Jerusalem Post, para pemimpin oposisi Israel menilai Netanyahu gagal mencapai tujuan perang setelah gencatan senjata dengan Iran diberlakukan.

Baca juga: Gedung Putih Klaim 10 Poin Negosiasi Iran Proposal Baru, yang Lama Dibuang Trump Beredar di Media

Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyatakan tujuan perang yang sebelumnya diumumkan belum tercapai.

Menurut Bennett, Netanyahu telah menyesatkan publik mengenai hasil yang dapat dicapai dalam konflik tersebut.

Pemimpin Partai Demokrat Israel Yair Golan juga menilai Netanyahu seharusnya mengakui kegagalan strategi perang dan segera mengundurkan diri setelah gencatan senjata diumumkan.

Kasus Korupsi Lama Kembali Disidangkan

Media Al Jazeera melaporkan sidang korupsi Netanyahu kembali dilanjutkan setelah Israel mencabut status darurat nasional menyusul gencatan senjata dengan Iran.

Kasus tersebut sebenarnya telah lama bergulir sejak 2019.

Netanyahu dituduh melakukan penyuapan dan penipuan, namun ia terus membantah seluruh tuduhan tersebut.

Salah satu tuduhan menyebut Netanyahu memberikan kebijakan regulasi senilai 1,8 miliar shekel atau sekitar Rp8,3 triliun kepada perusahaan Bezeq Telecom Israel.

Selain itu, ia dan istrinya diduga menerima hadiah tidak sah senilai hampir 700.000 shekel atau sekitar Rp3,5 miliar dari produser Hollywood Arnon Milchan serta miliarder Australia James Packer.

Sidang kasus ini sempat beberapa kali ditunda karena Israel terlibat konflik bersenjata melawan Hamas dan Iran.

Jika terbukti bersalah, Netanyahu berpotensi menghadapi hukuman penjara.

Sebelumnya, pada 2014, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert juga pernah dipenjara setelah terbukti menerima suap terkait proyek real estate di Yerusalem saat menjabat wali kota sebelum menjadi perdana menteri pada 2006. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved