MPSI Ingatkan Potensi Operasi Regime Change Lewat Perang Opini dan Jaringan NGO

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi operasi pelemahan pemerintahan melalui perang opini, jaringan organisasi masyarakat sipil, hingga infiltrasi narasi di ruang publik digital.

Menurut Noor, dalam dinamika geopolitik global saat ini, upaya pergantian rezim atau regime change tidak selalu dilakukan melalui intervensi militer terbuka.

Baca juga: Tenangkan Warga Indonesia! KBRI Teheran Terbitkan Edaran Darurat, WNI Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Tetapi sering memanfaatkan strategi perang asimetris yang menggabungkan tekanan opini publik, mobilisasi jaringan sipil, serta operasi psikologis di ruang informasi.

“Dalam banyak kasus internasional, delegitimasi pemerintah sering dimulai dari kampanye opini yang sistematis, manipulasi narasi kebijakan, hingga mobilisasi jaringan masyarakat sipil yang tampak organik,” kata Noor Azhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/3/2026).

Baca juga: Polisi Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Potensi Kriminalitas

Ia menjelaskan bahwa berbagai studi geopolitik internasional juga mencatat pola serupa dalam dinamika politik di sejumlah negara. 

"Salah satunya pernah disoroti oleh media internasional The Sunday Guardian, yang menulis tentang pola operasi regime change melalui jaringan pendanaan global, think tank, serta organisasi non pemerintah (NGO)", tandasnya. 

Dalam diskursus global, kata Noor, jaringan filantropi yang terhubung dengan George Soros melalui Open Society Foundations kerap disebut sebagai salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pendanaan berbagai gerakan masyarakat sipil di sejumlah negara.

“Di berbagai negara, pola ini sering muncul melalui pendanaan NGO yang kemudian mendorong kampanye kebijakan, membangun framing media, dan mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Ancaman Siber, 30 ASN Pemkot Jakut Ikuti Literasi Digital 

Noor menilai fenomena tersebut perlu dibaca secara objektif agar kritik terhadap pemerintah tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik eksternal.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini juga menghadapi dinamika opini publik yang sangat intens, terutama terkait sejumlah kebijakan strategis seperti hilirisasi industri, kebijakan geopolitik luar negeri, hingga program sosial pemerintah", jelasnya. 

Menurut Noor, di era media digital dan platform podcast yang memiliki audiens luas, perang opini menjadi semakin efektif karena narasi dapat disebarkan secara cepat dan masif kepada masyarakat.

“Ruang digital membuat distribusi narasi politik jauh lebih cepat. Karena itu, publik perlu lebih kritis dalam membaca berbagai kampanye opini yang beredar,” katanya.

Ia menekankan bahwa ketahanan nasional di era modern tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan informasi dan literasi publik.

“Indonesia harus tetap menjaga ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari demokrasi, tetapi pada saat yang sama negara dan masyarakat juga perlu memiliki kewaspadaan terhadap kemungkinan manipulasi informasi yang bisa merusak stabilitas nasional,” kata Noor.

Menurut dia, peningkatan literasi publik dan penguatan ketahanan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memecah belah atau mendelegitimasi institusi negara.

“Perang modern tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga di ruang informasi. Karena itu, kewaspadaan publik dan penguatan literasi menjadi bagian penting dari pertahanan nasional,” pungkasnya.