Lazarus Nilai Ketua DPRD Jakarta Khoirudin Arogan saat Pimpin Sidang APBD

Ringkasan Berita:

• Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD DKI, Lazarus Simon Ishak, menilai Ketua DPRD Khoirudin (PKS) arogan saat memimpin sidang pengesahan APBD 2026 dan tidak menghargai anggota dewan.
• Ia menilai keputusan diambil sepihak tanpa menghitung suara, mengabaikan aspirasi rakyat, dan membuka peluang mosi tidak percaya.
• Sejumlah fraksi (PAN, PSI, Gerindra) juga menolak pengurangan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin dari PKS, yang dinilainya arogan saat memimpin sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jakarta 2026 pada Rabu (12/11/2025).

Menurut Lazarus, sikap Khoirudin jauh dari prinsip kepemimpinan yang menjunjung asas musyawarah. 

Ia menilai, tindakan tersebut tidak mencerminkan teladan bagi lembaga legislatif.

"Jujur saja, sebagai anggota baru di DPRD, saya melihat ini tontonan ya Fraksi Demokrat Kecam Gaya Kepemimpinan Ketua DPRD dalam Sidang APBD tidak mendidik. Kepemimpinan Ketua DPRD saat ini sangat arogan tidak menghargai anggota dewan lainnya. Ini sangat buruk," katanya, Kamis (13/11/2025).

Sebeluimnya dalam sidang tersebut sejumlah anggota dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI sempat menyampaikan interupsi terkait penolakan pengurangan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk program pangan murah.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ketok APBD 2026, Abaikan Protes hingga 3 Fraksi Walk Out

Lazarus menilai, pimpinan seharusnya memberikan ruang bagi seluruh anggota sebanyak 101 orang yang hadir untuk menyampaikan pandangan sebelum palu diketok.

"Saat pimpinan bertanya, apakah Ranperda 2026 ini disetujui, ada anggota yang jelas tidak setuju. Tapi tanpa perhitungan suara, palu langsung diketok. Kalau dia bijak, seharusnya minta Setwan hitung dulu berapa yang setuju, berapa yang menolak," jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa tindakan tersebut bukan hanya menyalahi etika persidangan, tetapi juga mengabaikan aspirasi rakyat.

Ia meminta agar Khoirudin tidak menjadikan gubernur sebagai bumper.

Karena apa yang ingin disampaikan anggota dewan adalah aspirasi warga Jakarta.

Lazarus juga memperingatkan, bahwa gaya kepemimpinan seperti itu dapat menimbulkan krisis kepercayaan di internal DPRD.

"DPRD bukan perusahaan pribadi. Ketua itu konduktor, bukan bos. Tugasnya menyatukan irama, bukan mematikan nada," katanya.

Ia menambahkan, kewenangan dalam lembaga perwakilan tidak berada di tangan satu orang.

Memimpin, menurutnya, bukan hanya soal jabatan formal, tetapi karakter.