Perdana Menteri Jepang Potong Gaji Sendiri Hingga 30 Persen untuk Efisiensi

WARTAKOTALIVE.COM - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memulai efisiensi dari gajinya sendiri sebagai pejabat tertinggi di Jepang.

Wanita pertama yang menjadi perdana menteri di negeri sakura itu berencana merevisi undang-undang remunerasi pegawai negeri.

Undang-Undang ini akan memotong gaji anggota Kabinet termasuk Perdana Menteri selama sidang parlemen luar biasa yang sedang berlangsung.

Rencana rapat pemotongan gaji pejabat Jepang itu dimulai Selasa (11/11/2025)

Apabila berlaku, undang-undang itu menangguhkan tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan menteri kabinet, yang dibayarkan di atas gaji anggota parlemen.

Dimuat Japan Times, Takaichi ingin menunjukkan komitmennya terhadap reformasi dengan mewujudkan seruannya yang telah lama disuarakan untuk memotong gaji para menteri Kabinet. 

Mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal, Partai Inovasi Jepang juga dikenal sebagai Nippon Ishin no Kai juga menyerukan reformasi untuk mengurangi hak istimewa anggota parlemen.

"Saya akan menggodok revisi undang-undang agar (anggota kabinet) tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota parlemen," ujar Takaichi dalam konferensi pers pelantikannya di bulan Oktober.

Sebagai informasi Perdana menteri Jepang digaji hingga ¥1,152 juta atau setara dengan Rp161 juta sementara menteri menerima ¥489.000 atau setara Rp68,3 juta. 

Namun demikian, Takaichi berencana menghemat gajinya dan para menteri sebesar 30 dan 20 persen sebagai langkah penghematan biaya.

Undang-undang baru yang direvisi tersebut diperkirakan akan menentukan bahwa tunjangan tambahan tidak akan diberikan "untuk saat ini".

Jepang mencetak sejarah baru lantaran untuk pertamakalinya memilih perempuan sebagai Perdana Menteri.

Dia adalah Sanae Takaichi yang baru saja terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang pada Selasa (21/10/2025). 

Sanae Takaichi menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Perdana Menteri Jepang. 

Wanita kelahiran 7  Maret 1961 itu adalah seorang politikus Jepang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden Partai Demokrat Liberal sejak tahun 2025. 

Baca juga: Jepang Cetak Sejarah Baru, Pilih Perempuan Jadi Perdana Menteri

Ia adalah perempuan pertama yang memegang kedua posisi tersebut, sekaligus perempuan pertama dari Prefektur Nara.

Rekam jejak politik Takaichi dimulai dari jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 1993 hingga 2003.

Kemudian sejak tahun 2005, ia juga memegang beberapa jabatan menteri selama masa jabatan perdana menteri Shinzo Abe dan Fumio Kishida .

Lahir dan dibesarkan di Yamatokōriyama , Nara, Takaichi lulus dari Universitas Kobe dan bekerja sebagai penulis, asisten legislatif, dan penyiar sebelum memulai karier politiknya. 

Terpilih sebagai independen di DPR pada tahun 1993 , ia bergabung dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) pada tahun 1996. 

Sebagai anak didik Abe, Takaichi memegang berbagai posisi selama masa jabatan perdana menteri Abe, terutama sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. 

Dari tahun 2022 hingga 2024, selama masa jabatan perdana menteri Fumio Kishida, Takaichi menjabat sebagai Menteri Negara Keamanan Ekonomi. 

Takaichi mencalonkan diri untuk kedua kalinya dalam pemilihan pimpinan partai pada pemilihan pimpinan 2024, di mana ia berada di urutan pertama pada putaran pertama tetapi kalah tipis dalam putaran kedua dari pendahulunya Shigeru Ishiba.

Dia akhirnya mencalonkan diri lagi dalam pemilihan kepemimpinan tahun 2025 untuk ketiga kalinya dan menempati posisi pertama di kedua putaran pemungutan suara, mengalahkan Shinjirō Koizumi dan kemudian menjadi presiden perempuan pertama partai tersebut. 

Setelah mengamankan perjanjian koalisi dengan Partai Inovasi Jepang , Takaichi terpilih sebagai perdana menteri oleh Diet Nasional pada tanggal 21 Oktober, menjadi perdana menteri perempuan pertama negara itu.