Perdana Menteri Jepang Potong Gaji Sendiri Hingga 30 Persen untuk Efisiensi

WARTAKOTALIVE.COM - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memulai efisiensi dari gajinya sendiri sebagai pejabat tertinggi di Jepang.

Wanita pertama yang menjadi perdana menteri di negeri sakura itu berencana merevisi undang-undang remunerasi pegawai negeri.

Undang-Undang ini akan memotong gaji anggota Kabinet termasuk Perdana Menteri selama sidang parlemen luar biasa yang sedang berlangsung.

Rencana rapat pemotongan gaji pejabat Jepang itu dimulai Selasa (11/11/2025)

Apabila berlaku, undang-undang itu menangguhkan tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan menteri kabinet, yang dibayarkan di atas gaji anggota parlemen.

Dimuat Japan Times, Takaichi ingin menunjukkan komitmennya terhadap reformasi dengan mewujudkan seruannya yang telah lama disuarakan untuk memotong gaji para menteri Kabinet. 

Mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal, Partai Inovasi Jepang juga dikenal sebagai Nippon Ishin no Kai juga menyerukan reformasi untuk mengurangi hak istimewa anggota parlemen.

"Saya akan menggodok revisi undang-undang agar (anggota kabinet) tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota parlemen," ujar Takaichi dalam konferensi pers pelantikannya di bulan Oktober.

Sebagai informasi Perdana menteri Jepang digaji hingga ¥1,152 juta atau setara dengan Rp161 juta sementara menteri menerima ¥489.000 atau setara Rp68,3 juta. 

Namun demikian, Takaichi berencana menghemat gajinya dan para menteri sebesar 30 dan 20 persen sebagai langkah penghematan biaya.

Undang-undang baru yang direvisi tersebut diperkirakan akan menentukan bahwa tunjangan tambahan tidak akan diberikan "untuk saat ini".

Jepang mencetak sejarah baru lantaran untuk pertamakalinya memilih perempuan sebagai Perdana Menteri.

Dia adalah Sanae Takaichi yang baru saja terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang pada Selasa (21/10/2025). 

Sanae Takaichi menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Perdana Menteri Jepang. 

Wanita kelahiran 7  Maret 1961 itu adalah seorang politikus Jepang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden Partai Demokrat Liberal sejak tahun 2025. 

Baca juga: Jepang Cetak Sejarah Baru, Pilih Perempuan Jadi Perdana Menteri