Profil 3 Wamen yang Jadi Komisaris Telkom, Angga Raka Komut Termuda

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom menetapkan tiga wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih sebagai komisaris. Siapa saja mereka dan bagaimana rekam jejaknya?

Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Komisaris Utama, sementara Silmy Karim dan Ossy Dermawan menjadi komisaris.

Berikut tiga sosok wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih yang masuk jajaran komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tiga anak buah Presiden Prabowo Subianto itu adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, dan Wamen ATR/Wakil Ketua BPN, Ossy Dermawan.

Angga Raka Prabowo ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) Telkom.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

"Sebagai hasil keputusan rapat, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang diharapkan memperkuat arah strategis Telkom Group dalam mengakselerasi transformasi digital," ujar SVP Group Sustainability & Corporate Communication TLKM, Ahmad Reza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2025).

Susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Hasil RUPSLB Telkom 2025

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo

Komisaris:

• Rionald Silaban
• Rizal Mallarangeng
• Ossy Dermawan
• Silmy Karim

• Deswandhy Agusman
• Ira Novianti
• Yohanes Surya

Baca juga: Ini Profil Wamen Komdigi sekaligus Loyalis Presiden, Angga Prabowo yang Diangkat jadi Komut Telkom 

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Dian Siswarini
• Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
• Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
• Direktur Wholesale & International Service: Honesti Basyir
• Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
• Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
• Direktur Network: Nanang Hendarno
• Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana.

Sosok Angga Raka Prabowo

Angga Raka Prabowo merupakan salah satu orang dekat Presiden Prabowo.

Ia sempat menjadi sekretaris pribadi sekitar tahun 2014-2017.

Pria kelahiran Jakarta, 9 September 1989 itu dipercaya menjadi Wamenkominfo (sekarang Wamenkomdigi) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Agustus 2024.

Setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Angga Raka kembali dipercaya menjadi Wamenkomdigi.

Angga Raka merupakan alumni S1 Hubungan Internasional (HI), Universitas Jayabaya.

Angga merupakan kader Partai Gerindra yang bergabung sekira tahun 2008.

Saat ini ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Gerindra.

Pada Pilpres 2024, Angga Raka menjabat Direktur Media Kampanye di Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Jabatan komisaris bukan hal baru bagi Angga. Pada 2021, Ia diangkat menjadi komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Sosok Silmy Karim

Lahir pada 19 November 1974 di Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Silmy Karim dipercaya Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mendampingi Menteri Agus Andrianto.

Silmy Karim menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan lulus pada 1997, lalu melanjutkan studi magister di bidang ekonomi di Universitas Indonesia yang diselesaikannya pada 2007.

Dengan latar belakang tersebut, Silmy kemudian banyak berkecimpung dalam dunia bisnis dan BUMN, sebelum akhirnya dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Ia memiliki karier dalam jajaran pimpinan BUMN:

• Direktur Utama PT Pindad (Persero) — 2014–2016
• Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) — 2016–2018
• Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) — sejak 2018
• Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM — dilantik 4 Januari 2023
• Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Prabowo–Gibran

Sosok Ossy Dermawan

Ossy Dermawan kini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pria yang akrab disapa Ossy itu memiliki latar belakang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Sebelum menjabat Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy pernah mengemban tugas sebagai Staf Pribadi Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ossy lahir di Jakarta pada 9 November 1976.

Pada tahun 1994, saat memasuki kelas II SMA, Ossy berkesempatan mengikuti program pertukaran pelajar American Field Service (AFS) dan bersekolah di Templestowe College, Melbourne, Australia selama 1 tahun.

Pada akhirnya Ossy lulus dari SMA 8 pada tahun 1996, tertinggal 1 tahun karena bersekolah di Australia.

Setelah lulus SMA, Ossy sempat mengeyam pendidikan S1 di Universitas Padjajaran bidang studi Akuntansi. 

Setelah 1 tahun, Ossy memutuskan untuk ikut seleksi Akademi Militer dan mengikuti program beasiswa S1 dari Norwich University, MIlitary School of Vermont di Amerika Serikat.

Ia meraih gelar sarjana (Bachelor of Science) dual degree (Business Administration dan Computer Information System) dari Norwich University, Amerika Serikat yang merupakan Akademi Militer swasta tertua di Amerika (1819).

Ossy kemudian meraih gelar Master of Science di bidang Strategic Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura pada tahun 2014.

Perjalanan karier Ossy Dermawan dimulai saat lulus kuliah dari jenjang S2.

Karena memiliki latar belakang militer, Ossy terus menempuh berbagai pelatihan militer yang mendukung kariernya di TNI AD. 

Ia juga pernah terlibat dalam operasi militer di dalam dan luar negeri, mulai dari Operasi Pemulihan Keamanan di Ambon hingga Operasi Perdamaian PBB di Lebanon.

Pada tahun 2014, Ossy mendapat kehormatan untuk menjabat sebagai Staf Pribadi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Pengalamannya bekerja dekat dengan SBY memberikan kesempatan bagi Ossy untuk menyerap pemikiran-pemikiran strategis, khususnya terkait keadilan dan akses tanah yang lebih merata bagi rakyat.

Di samping itu, SBY juga mengamanahkan Ossy untuk membangun dan mengelola Museum dan Galeri Seni SBY-Ani di Pacitan, Jawa Timur.

Ossy juga kini menjabat sebagai Manajer Klub Bola Voli LavAni, salah satu klub bola voli papan atas di Indonesia.

Puncak kariernya didapat saat ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) periode 2024 hingga 2029.

MK Larang Rangkap Jabatan

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa wakil menteri (wamen) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (28/8/2025).

“Memutuskan, mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa jabatan wakil menteri memiliki beban kerja yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, rangkap jabatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip efektivitas dan fokus kerja.

“Dengan sendirinya, jabatan wakil menteri tidak boleh dirangkap sebagaimana maksud norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,” kata Enny.

MK juga menilai bahwa larangan rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN oleh wakil menteri sejalan dengan semangat Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

Meskipun norma tersebut telah dihapus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, substansi larangan tetap diakomodasi dalam regulasi yang berlaku.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh advokat Viktor Santoso Tandiasa. 
Ia meminta agar larangan rangkap jabatan yang selama ini berlaku bagi menteri juga diberlakukan kepada wakil menteri.

Viktor beralasan, pemerintah telah mengabaikan putusan-putusan MK sebelumnya dengan tetap menunjuk sejumlah wakil menteri sebagai komisaris di perusahaan BUMN. 

Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

(Tribunnews.com/Gilang P, Nanda L, David A, Mario C)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com