Doktor Cum Laude STIK Polri Soroti Pentingnya Pengawasan Eksternal

Ringkasan Berita:

• Advokat dan kader Gerakan Pemuda Ansor, Rangga Afianto, meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri dengan predikat cum laude.
• Dalam disertasinya, ia menyoroti pentingnya penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri melalui reformasi kelembagaan Kompolnas.
• Rangga menilai pengawasan independen bukan ancaman bagi Polri, melainkan instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di negara demokratis.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan profesionalisme, modernisasi organisasi, atau penguatan sumber daya manusia.

Penguatan sistem pengawasan eksternal yang independen disebut menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan akuntabilitas institusi kepolisian di negara demokratis.

Pandangan tersebut disampaikan advokat sekaligus kader Gerakan Pemuda Ansor, Rangga Afianto yang baru meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri dengan predikat cum laude.

Melalui disertasinya berjudul Police Oversight & Accountability: Studi Tentang Independensi dan Eksistensi Kelembagaan Kompolnas, Rangga menyoroti efektivitas pengawasan terhadap Polri yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah dalam agenda reformasi kepolisian.

Menurut Rangga, reformasi Polri tidak hanya berbicara mengenai pembenahan dari dalam institusi, tetapi juga bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang mampu menjaga akuntabilitas penggunaan kewenangan negara.

"Reformasi kepolisian tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembenahan internal. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem pengawasan yang efektif agar akuntabilitas institusi tetap terjaga dalam negara demokratis," ujar Rangga dalam keterangannya.

Dalam penelitiannya, ia menyoroti posisi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Baca juga: Koruptor Hery Susanto Sempat Larang Ombudsman Sentuh MBG

Rangga bahkan mengangkat fenomena yang ia sebut sebagai ilusi pengawasan, yakni kondisi ketika sebuah lembaga pengawas hadir secara formal dalam sistem ketatanegaraan, namun belum memiliki instrumen yang cukup kuat untuk memastikan rekomendasinya dijalankan secara substantif.

Akibatnya, pengawasan berpotensi berhenti pada aspek administratif dan simbolik tanpa menghasilkan mekanisme check and balances yang efektif.

Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Pengawasan yang kuat bukan ancaman bagi Polri. Justru pengawasan yang independen akan memperkuat legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," kata Rangga.

Sebagai solusi, Rangga menawarkan penguatan kelembagaan Kompolnas melalui tiga fungsi utama, yakni pengawasan (oversight), investigasi (investigation), dan penindakan (enforcement).

Melalui konsep tersebut, Kompolnas tidak hanya berperan memantau dan memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki kapasitas melakukan investigasi independen serta menghasilkan rekomendasi yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

"Semakin kuat fungsi pengawasan eksternal yang independen, semakin besar peluang Polri membangun kepercayaan publik. Pengawasan harus dipandang sebagai instrumen penguatan institusi, bukan sebaliknya," ujarnya.

Menariknya, gagasan tersebut lahir dari kalangan masyarakat sipil. Sebagai kader Ansor, Rangga menilai setiap lembaga negara, termasuk kepolisian, perlu berada dalam koridor akuntabilitas publik.