BGN Buka Hotline SAGI 127 untuk Aduan Penipuan Program MBG

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hotline SAGI 127 guna menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan pungutan liar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Hotline ini ditujukan untuk melaporkan praktik pengurusan maupun penjualan titik lokasi SPPG yang mengatasnamakan pejabat BGN atau pemerintah.
• BGN menegaskan seluruh proses pengajuan lokasi dilakukan tanpa biaya dan meminta masyarakat segera melapor jika menemukan praktik mencurigakan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka akses pengaduan masyarakat melalui hotline SAGI 127 sebagai langkah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait maraknya dugaan penipuan berkedok pengurusan dan penjualan titik usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan hotline tersebut disiapkan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi praktik penipuan, pungutan liar, maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN atau pemerintah dalam proses pengajuan lokasi SPPG.

“Laporan masyarakat sangat penting agar dugaan praktik penipuan ini dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan korban lebih banyak,” ujar Sony Sonjaya.

Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan hotline SAGI 127 untuk menyampaikan informasi, bukti percakapan, dokumen, hingga dugaan penawaran jasa pengurusan maupun percepatan verifikasi lokasi SPPG yang dilakukan secara tidak resmi.

BGN menegaskan seluruh proses pengajuan dan verifikasi lokasi dalam Program MBG dilakukan sesuai mekanisme resmi tanpa pungutan biaya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jalur cepat, bantuan kelulusan, maupun jasa pengurusan tertentu dengan imbalan uang.

“Apabila ada yang mengaku bisa mempermudah proses dengan meminta biaya atau mengatasnamakan pejabat tertentu, segera laporkan melalui hotline SAGI 127,” tegasnya.

BGN juga memastikan setiap informasi yang masuk akan menjadi bahan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) guna mendukung proses penelusuran dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Program MBG.

Saat ini, sedikitnya tiga perkara dugaan penipuan terkait penjualan titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG diketahui sedang berproses di aparat penegak hukum di sejumlah daerah.

Melalui hotline SAGI 127, BGN berharap pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga program strategis nasional tersebut tetap berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau masyarakat dan seluruh jajaran terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya dugaan praktik penipuan berkedok jual-beli titik usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan, pihaknya menemukan adanya informasi terkait oknum yang diduga menawarkan jasa pengurusan, percepatan pendaftaran, hingga verifikasi lokasi SPPG dengan mengatasnamakan pejabat BGN maupun pihak tertentu.

“BGN meminta seluruh jajaran aktif melakukan pencegahan serta penelusuran apabila menemukan informasi, dugaan, maupun petunjuk berupa dokumen, bukti percakapan, chatting, ataupun komunikasi di media sosial yang mengarah pada praktik penipuan tersebut,” ujar Sony dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Sony menjelaskan, saat ini terdapat sedikitnya tiga perkara dugaan tindak pidana terkait modus penjualan titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG yang tengah diproses aparat penegak hukum.

Kasus pertama tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/5/I/2026/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Januari 2026 yang ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, terdapat 21 korban dan penyidik telah menetapkan tersangka.

Baca juga: Mauricio Buka Suara soal Masa Depannya di Persija, Nasib Skuad Musim Depan Belum Diputuskan

Kemudian, laporan kedua tercatat dalam Laporan Pengaduan Nomor P/131/II/2026/Reskrim tertanggal 16 Februari 2026 yang saat ini ditangani Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, dengan status pemeriksaan saksi.

Sementara laporan ketiga yakni Laporan Polisi Nomor LP/B/162/IV/2026/SPKT/Polresta Barelang/Polda Kepulauan Riau tertanggal 17 April 2026 yang juga masih dalam proses penanganan.

Sony menegaskan, BGN terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memantau perkembangan penyidikan serta mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu, termasuk dari internal.

Sebagai langkah antisipasi, BGN juga telah menginstruksikan seluruh Kepala KPPG, Kepala Satgas MBG kabupaten/kota, Kareg SPPI, hingga Korwil SPPI agar segera melapor apabila menemukan indikasi praktik serupa.

“Seluruh proses pelaksanaan Program MBG harus berjalan sesuai ketentuan resmi dan tidak dipungut biaya oleh oknum mana pun,” tegasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.