HUT ke 80 TNI

Keterlibatan TNI dalam Program MBG dan PSN Disorot, KontraS: Tugas Utamanya Bisa Dilupakan

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sejumlah program pemerintah mendapat sorotan karena tidak ada kaitan dengan tugas utamanya. 

Warta Kota/Yulianto
GLADI BERSIH - Prajurit TNI mengikuti defile pasukan saat gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sejumlah program pemerintah mendapat sorotan karena tidak ada kaitan dengan tugas utamanya.  

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sejumlah program pemerintah mendapat sorotan. 

Pasalnya keterlibatan itu tidak ada kaitannya dengan tugas TNI sebagai tentara. 

Sorotan itu dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). 

KontraS adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia, khususnya dalam isu penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan negara. 

Didirikan pada 20 Maret 1998, KontraS lahir dari semangat reformasi dan perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Untuk diketahui, KontraS merilis sebuah catatan untuk menyambut HUT ke-80 TNI.

Catatan ini berisi laporan bentuk kontribusi dan komitmen KontraS mendorong agenda reformasi sektor keamanan. 

Terkhusus dalam rangka untuk meningkatkan kinerja maupun mewujudkan profesioanlisme militer di Indonesia.

Peneliti KontraS, Hans Giovany, menjelaskan hanya ada dua tugas pokok TNI yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang berdasarkan Undang-Undang TNI. 

Namun, dalam praktiknya, TNI justru terlibat dalam banyak hal seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Gladi Bersih Menjelang Peringatan HUT Ke-80 TNI Terbuka untuk Umum

PSN adalah program pembangunan berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MBG adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan makanan sehat dan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak.

"Tentu tugas untuk mengurusi pangan atau proyek pembangunan bukan merupakan tugas pokok yang digolongkan sebagai operasi militer selain perang berdasarkan undang-undang," kata Hans dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Ia menambahkan, meskipun tujuan program itu diklaim untuk membantu masyarakat, misalnya mendukung sektor pangan dan pembangunan desa, penugasan tersebut tetap tidak sesuai dengan undang-undang.

Selain di PSN, KontraS juga menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG.

Hans menilai, pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program tersebut tidak memiliki dasar dalam ketentuan tugas TNI.

"Walaupun ada yang mengatakan tujuannya mungkin baik, tujuannya untuk mendukung program makan bergizi dan lain-lain, tetapi tujuan itu ketika dilakukan tidak sesuai dengan tugas pokok maka harus dievaluasi," tutur Hans.

Hans menekankan, jati diri TNI adalah sebagai tentara profesional yang dipersiapkan untuk pertahanan negara. Jika prajurit TNI terlalu sibuk dengan proyek pembangunan atau urusan pangan, maka fungsi utama pertahanan bisa terabaikan.

"Ketika prajurit TNI kemudian disibukkan dengan tugas-tugas lain di luar tugas dalam konteks pertahanan negara, dalam konteks kedaulatan negara, bisa jadi tugas utamanya akhirnya dilupakan," ujarnya.

KontraS mendesak agar keterlibatan TNI di luar bidang pertahanan segera dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah, DPR, maupun Mabes TNI.

Dalam jumpa pers, KontraS juga menyampaikan laporan ihwal adanya 85 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI sepanjang satu tahun terakhir.

Dari peristiwa itu, tercatat 182 orang menjadi korban, dengan rincian:

64 orang mengalami luka-luka
31 orang meninggal dunia
87 orang lainnya mendapat perlakuan yang tidak semestinya dalam konteks negara hukum, seperti intimidasi maupun teror.
 
Bentuk kekerasan yang terjadi didominasi oleh:

35 peristiwa penganiayaan
19 tindakan intimidasi
13 tindakan penyiksaan
11 peristiwa penembakan
7 peristiwa kekerasan seksual
HUT ke-80 TNI diperingati pada 5 Oktober 2025 di Monas, Jakarta, dengan tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan melibatkan lebih dari 133.000 personel serta 1.047 alutsista dari tiga matra.

(Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved