Instruksi Prabowo  Soal Program MBG Usai Laporan KLB dari Kepala BGN

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang muncul selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto  di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Laporan ini menyoroti dinamika pelaksanaan program berskala nasional yang tengah menjadi perhatian publik.

Dadan mengungkapkan, sejak program diluncurkan pada 6 Januari hingga 31 Juli 2025, telah terbentuk 2.391 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada periode tersebut tercatat 24 kasus kejadian yang mengganggu jalannya layanan.

Memasuki fase kedua, mulai 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG melonjak menjadi 7.244 unit.

Namun, peningkatan ini juga diikuti 47 kasus kejadian.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

Secara total, hingga akhir September 2025, sebanyak 9.615 unit SPPG telah beroperasi dan melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Meski angka tersebut menandai capaian signifikan, Dadan menilai beberapa faktor masih menjadi tantangan.

Ia menyebut kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) sebagai pemicu sejumlah insiden.

Prabowo yang menerima laporan itu menyampaikan keprihatinannya atas berbagai kasus yang terjadi di lapangan.

Kepala Negara menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pada setiap satuan layanan. “Keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama,” kata Prabowo.

Untuk itu, ia memberikan sejumlah arahan tegas.

Setiap unit SPPG diminta memiliki koki terlatih serta alat rapid test guna memeriksa kualitas makanan secara cepat.

Selain itu, Presiden menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi alat sterilisasi food tray, filter air, serta kamera pengawas atau CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus menjamin mutu pelayanan.

Ia menekankan, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari tingkat keamanan, higienitas, dan kepercayaan publik terhadap program yang menjadi prioritas pemerintahannya.