Pancasila Bukan Sosialisme, Komunisme, Liberalisme

WARTA KOTA, PALMERAH -- Sejumlah pihak mengapresiasi ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila.

Pancasila dinilai sebagai warisan tidak ternilai dari Presiden I Soekarno.

Karena itu, penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila disambut positif oleh berbagai kalangan.

Pemikiran founding father, Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara bila dijalankan dengan benar, maka diyakini mampu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat secara baik.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin menjelaskan, ideologi Pancasila berbeda dengan paham yang dianut oleh negara lain, seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Bung Karno menggali ideologi tentang Pancasila digali dari kultur asli masyarakat Indonesia.

"Ideologi Pancasila bersumber dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, kemudian disublimasikan menjadi suatu prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia," kata TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Rabu (1/06/2016). 

Arah dari ideologi Pancasila itu sendiri, menurut TB Hasanuddin, menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat penuh dan mempersatukan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

"Buktinya, dengan adanya ideologi Pancasila, keragaman di Indonesia, dari suku, agama, dan budaya tetap terjaga dan harmonis," kata TB Hasanuddin.

Sumber-sumber yang ada di dalam Pancasila, ungkap TB Hasanuddin, juga terkandung nilai-nilai kultural dan religius.

Oleh karena itu, terdapat kesesuaian secara korespodensi antara bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai suatu sistem.

"Pancasila juga mengakui kebebasan atas hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila mempunyai kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat," kata TB Hasanuddin.

Dengan demikian, sambung TB Hasanuddin, fakta perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya semakin jelas.

Misalnya, dalam aspek politik dan hukum, Pancasila menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, Ideologi Pancasila, menurut TB Hasanuddin, menekankan pentingnya peran Negara untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat.

Negara bertugas mensejahtrakan rakyatnya tapi tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam usaha usaha ekonomi.