Hemat BBM, Pemprov DKI Kembangkan Penggunaan Solar Panel

Ringkasan Berita:

• Pemprov DKI percepat penggunaan energi terbarukan lewat pengembangan solar panel.
• Langkah ini untuk efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.
• Warga didorong gunakan transportasi umum; opsi WFH dipertimbangkan tekan konsumsi BBM.
• Pemprov tetap jaga pasokan energi, termasuk LPG 3 kg, di tengah ketidakpastian global.

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan melalui pengembangan solar panel guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam operasional pemerintahan.

Langkah ini diposisikan sebagai strategi efisiensi energi di tengah dinamika global yang terus berubah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pengembangan energi alternatif menjadi bagian penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

"Berkaitan dengan efisiensi dan juga energi alternatif. Jakarta sekarang ini memang sedang mengembangkan salah satunya adalah solar panel," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini akan diformulasikan lebih matang agar mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menekan penggunaan energi berbasis fosil.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum sebagai upaya langsung mengurangi konsumsi BBM dari kendaraan pribadi.

"Sekarang ini sebenarnya transportasi umum dengan konektivitas Jakarta yang sudah 93 persen, transportasi umum itu akan menjadi lebih mudah,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Pramono juga membuka peluang kebijakan tambahan untuk membatasi mobilitas kendaraan pribadi, salah satunya melalui perluasan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Saya sedang mempertimbangkan, kan kita hari Rabu (gunakan) transportasi umum, hari Jumat work from home, apakah akan ada kebijakan tambahan yang membuat kita melakukan efisiensi terutama hal yang berkaitan dengan penggunaan konsumsi BBM fosil," tutur Pramono.

Meski berbagai langkah efisiensi tengah disiapkan, ia mengingatkan bahwa pasokan BBM tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov DKI berupaya menjaga ketersediaan energi agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global, termasuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap aman.

"Karena ini adalah kebutuhan yang sangat dasar, sehingga dengan demikian jangan sampai kemudian kita tergopoh-gopoh ketika baru apa persoalannya itu terjadi di kemudian hari. Untuk itu, optimalisasi penggunaan energi terbarukan mulai kita kembangkan di Jakarta," imbuh Pramono.(m27)