Legislator PDIP Soroti Bansos Rawan Disalahgunakan, Desak Data Diperbaiki agar Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Selly Andriany Gantina menyoroti pentingnya pembenahan data bansos agar tepat sasaran di tengah tekanan inflasi.
• Ia menilai sinkronisasi data dan verifikasi ketat oleh Kementerian Sosial krusial agar bantuan tidak salah sasaran atau mengendap di bank.
• Selly mengingatkan potensi bansos jadi “bancakan” jika validasi lemah, serta mendorong keterlibatan aparat hukum sejak awal.

WARTAKOTALIVE.COM- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina memandang perlunya pembenahan sistem distribusi bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah tekanan inflasi yang sedang terjadi. 

Ia menekankan bahwa sinkronisasi data dan proses verifikasi yang ketat menjadi kunci agar bantuan negara tidak salah sasaran atau justru tertahan di lembaga perbankan.

Persoalan klasik mengenai akurasi data penerima manfaat dinilai masih menjadi hambatan utama di lapangan. Mengacu pada pengalaman teknis sebelumnya, Selly berpendapat bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) seharusnya menyatukan proses penyaluran dengan validasi data secara simultan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

langkah ini diperlukan untuk merespons rencana Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akan menerapkan skema transfer langsung guna menjaga daya beli warga. Namun, Selly mengingatkan bahwa tanpa otoritas verifikasi yang jelas, potensi ketidaktepatan sasaran tetap tinggi.

“Desakan inflasi saat ini, maka penyaluran bansos dengan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos jangan dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus mempunyai otoritas memverifikasi dan memvalidasi sebelum diterbitkannya penerima manfaat kepada Bank Himbara,” kata Selly Gantina dalam keterangan resminya, Jumat (27/3).

Baca juga: Legislator PDIP Aria Bima Sebut Kebijakan WFH Satu Hari Bukan Solusi Tunggal Hemat BBM

Ia juga mengkritisi adanya kenaikan desil kesejahteraan yang dianggap belum memiliki landasan otoritas yang kuat. Hal ini dikhawatirkan memicu fenomena bantuan yang hanya berputar pada kelompok tertentu saja, sementara warga yang benar-benar terdampak justru terabaikan.

“Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tak berbelit, jangan sampai ujung-ujungnya itu lagi-itu lagi yang mendapat manfaat, bahkan di hal lain menjadi dana mengendap di bank,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

“Penanggulangan inflasi salah satunya melalui bansos, akan tetapi jangan sampai bansos diberikan tapi buat bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini,” ujarnya

Untuk memitigasi risiko tersebut, ia mendorong keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) sejak tahap awal pendataan. Langkah preventif ini diharapkan mampu mengawal distribusi bantuan hingga ke tangan penerima tanpa adanya potongan atau pungutan liar yang merugikan masyarakat kecil.

Selly mengusulkan agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pembaruan data.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengusulkan penerima baru atau melaporkan jika terdapat data yang tidak akurat di lingkungan mereka agar akuntabilitas tetap terjaga.

“Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa bansos harus dipandang sebagai instrumen mitigasi ekonomi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial.

“Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa yang terdampak dan membutuhkan serta melindunginya,” pungkasnya