ASN Pemprov DKI Bisa Pulang Lebih Awal selama Ramadan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atur jam kerja ASN Ramadan: Senin–Kamis 08.00–15.00, Jumat 08.00–16.30.
• Wakil Gubernur Rano Karno: aturan resmi dan mulai diterapkan.
• Gubernur Pramono Anung tekankan kerukunan jelang Ramadan dan Idul Fitri.
• Pemprov larang sweeping/razia rumah makan serta kegiatan rawan seperti SOTR demi keamanan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q 

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN LAMA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, ketentuan tersebut telah resmi dikeluarkan dan akan mulai diberlakukan di lingkungan Pemprov DKI.

“Udah dikeluarin. Itu (pengaturan jam kerja ASN) sih udah praktis jalan itu,” ujar Rano, usai meninjau Vihara Bio Hok Tek Tjeng Sin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2026) sore.

Berdasarkan pengaturan tersebut, jam kerja ASN pada Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. 

Sementara pada Jumat, jam kerja berlangsung pukul 08.00 hingga 16.30 WIB.

Baca juga: Sopir Truk Sampah Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Meninggal, Jam Kerja Disebut Sesuai Aturan

"Dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 3. Hari Jumat itu jam 8 sampai jam 16.30," kata dia.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan pernyataan tegas terkait pengamanan ibu kota menjelang masuknya bulan suci Ramadan tahun ini.

Ia menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama di tengah masa transisi perayaan besar di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono menyoroti periode perayaan Imlek yang berlangsung sejak 13 hingga 17 Februari.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siapkan Rp55 Triliun untuk THR ASN 2026, Cair Awal Ramadan!

Ia menyebut wajah Jakarta akan segera bersalin rupa dari suasana Imlek menuju persiapan menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri beberapa hari setelahnya.

"Saya ingin menegaskan bahwa itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," ujar Pramono.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan matang untuk menyongsong bulan puasa.

Sebagai pemimpin daerah, ia merasa memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kondusivitas masyarakat Jakarta yang mayoritas beragama Islam.

Terkait maraknya kekhawatiran masyarakat terhadap aksi sepihak organisasi kemasyarakatan (ormas), Pramono dengan lugas melarang adanya razia rumah makan selama Ramadan.

"Saya tahu Jakarta ini mayoritas adalah beragama Islam. Nah, tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu, dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

Selain persoalan razia rumah makan, orang nomor satu di Jakarta ini juga memberikan atensi khusus terhadap kegiatan Sahur on the Road (SOTR). Kegiatan turun ke jalan pada dini hari tersebut dinilai kerap memicu kerawanan sosial, termasuk potensi terjadinya tawuran antar-kelompok.

Pramono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kegiatan yang berpotensi menyulut keributan di tengah masyarakat.

"Ya pokoknya, hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tapi kalau yang menimbulkan kenyamanan, saya izinkan," pungkasnya. (m31)