Operasional RDF Rorotan Masih Terbatas, Kapasitas Naik Bertahap hingga 1.000 Ton

Ringkasan Berita:

• DLH DKI menegaskan RDF Plant Rorotan belum beroperasi penuh dan masih dalam pengendalian ketat dengan sistem bertahap.
• Kapasitas dioperasikan perlahan dari 200 ton/hari hingga maksimal 1.000 ton/hari, dengan wilayah layanan terbatas.
• Pengangkutan sampah wajib memakai truk compactor tertutup untuk mencegah bau dan ceceran air lindi, diawasi pos pantau.

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Isu operasional RDF Plant Rorotan kembali menjadi perhatian publik. 

RDF Plant Rorotan adalah fasilitas pengolahan sampah di Rorotan, Jakarta Utara, yang mengubah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif. RDF digunakan sebagai pengganti batu bara, terutama untuk industri seperti pabrik semen, guna mengurangi volume sampah dan dampak lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa fasilitas tersebut belum beroperasi secara penuh dan masih berada dalam fase pengendalian ketat.

Pendekatan bertahap dipilih untuk memastikan setiap tahapan pengolahan berjalan sesuai standar. Saat ini, RDF Plant Rorotan hanya beroperasi lima hari dalam sepekan dengan dua shift kerja. Aktivitas operasional dihentikan pada akhir pekan guna mendukung proses pembersihan dan penataan fasilitas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dilakukan secara hati-hati dan tidak dilakukan sekaligus menuju kapasitas maksimal.

"Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur," kata Asep dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Baca juga: Keberadaan RDF Rorotan di Jakarta Utara Diprotes Warga, Pramono Anung Tegaskan Tidak Bisa Menutupnya

Sampah yang diolah di fasilitas tersebut berasal dari wilayah terbatas, yakni enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur. 

Pembatasan wilayah layanan ini, menurut Asep, menjadi bagian dari strategi pengendalian risiko agar sistem pengolahan, terutama pengendalian emisi dan kebauan, dapat dievaluasi secara menyeluruh sebelum kapasitas ditingkatkan.

Pengawasan DLH tidak berhenti pada proses di dalam fasilitas. Tahapan pengangkutan sampah yang sebelumnya kerap menjadi sumber keluhan warga kini menjadi fokus utama perbaikan.

DLH memastikan seluruh pengiriman sampah menuju RDF Plant Rorotan menggunakan armada truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.

"Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan," ungkap Asep.

Baca juga: Soal Isu Bau, Pakar ITB Sebut RDF Rorotan Dilengkapi Alat Kontrol Polusi Udara

Untuk memastikan kepatuhan di lapangan, DLH mengoperasikan dua pos pantau di jalur akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. 

Petugas di lokasi melakukan pemeriksaan teknis kendaraan, termasuk kondisi penutup bak dan potensi kebocoran penampungan air lindi.

"Kendaraan yang tidak memenuhi SOP langsung kami hentikan dan kami minta kembali ke lokasi asal. Selama hampir empat pekan terakhir, tidak ada keluhan masyarakat terkait ceceran air lindi di sepanjang rute menuju RDF Plant Rorotan," jelas Asep.

Di tengah kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang melanda Jakarta dalam beberapa waktu terakhir, DLH menyatakan tetap melakukan penyesuaian teknis operasional sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko.

"Prinsip kehati-hatian menjadi pegangan kami. Semua proses kami kawal ketat agar pengelolaan sampah berjalan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat," ucap Asep.

Asep menegaskan bahwa RDF Plant Rorotan merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta menuju pendekatan yang lebih modern dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

"Fasilitas ini dibangun agar Jakarta tidak mengalami krisis pengelolaan sampah seperti beberapa daerah," jelas dia.

Keberadaan RDF Rorotan di Jakarta Utara Diprotes Warga, Pramono Anung Tegaskan Tidak Bisa Menutupnya

Warga melayangkan protes keberadaan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Terkait protes warga yang datang silih-berganti itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, fasilitas pengolahan sampah tersebut tidak akan ditutup.

Pramono menegaskan hal itu saat mengunjungi Taman Kelinci Roci, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (30/1/2026).

Saat itu seorang warga mendekatinya dan menyampaikan keresahan terkait bau yang diduga berasal dari RDF Rorotan.

Pramono Anung menyatakan, penutupan RDF Rorotan bukan pilihan yang realistis.

Menurutnya, fasilitas itu dibangun sebelum masa kepemimpinannya dengan anggaran yang tidak sedikit.

"RDF Rorotan ini dibangun bukan di era saya, biayanya cukup tinggi, kalau saya tutup, problemnya lebih rumit lagi, nggak mungkin (ditutup)," kata Pramono Anung, Jumat.

Pramono mengaku sudah dua kali bertemu warga sekitar RDF Rorotan untuk mendengar keluhan serta mencari jalan keluar bersama.

Meski demikian, Pramono menegaskan permintaan penutupan RDF tetap tidak dapat dipenuhi.

Ia menilai, sumber masalah bukan berasal dari fasilitas pengolahannya, melainkan proses pengangkutan sampah.

"Problem utama RDF Rorotan adalah angkutan yang air lindinya jatuh, netes-netes, kemudian menyebabkan protes masyarakat, sedangkan Rorotan berulang kali dilakukan komisioning, relatif tidak masalah," ujar Pramono.

Sebagai solusi, Pramono mendorong pengadaan armada baru yang lebih layak dan ramah lingkungan. 

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menyiapkan 148 unit truk compactor tertutup untuk mendukung pengangkutan sampah ke RDF Plant Rorotan.

Dari total armada tersebut, sebanyak 97 unit merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sedangkan 51 unit lainnya berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2025.

Pramono tegas terhadap armada lama hingga memastikan truk pengangkut sampah yang sudah tidak layak, tidak lagi diizinkan beroperasi.
Ia juga memutuskan agar RDF Rorotan dihentikan sementara waktu sambil membenahi sistem transportasi. (m27)