MK Ubah Aturan Era Jokowi soal HGU Tanah di IKN, Cukong Tak Lagi Bisa Kuasai Lahan selama 190 Tahun

Hal itu meliputi anggaran ke Otorita IKN (OIKN) senilai Rp6,3 triliun dan alokasi pembangunan jalan tol dan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp9,60 triliun.

Alokasi tersebut, salah satunya ditujukan untuk mendanai 12 PSN jalan tol di IKN 15,11 juta meter persegi (m2).

"Pengalokasian dana pengadaan tanah PSN melalui LMAN juga akan memberikan manfaat berupa kepastian bagi berbagai pihak," tulis dokumen tersebut.

Secara total, negara sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBN untuk pembangunan IKN mencapai hampir Rp90 triliun, atau tepatnya senilai Rp89 triliun guna membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Di sisi lain, OIKN sebelumnya juga telah meminta anggaran hingga Rp21,1 triliun di tahun 2026.

Usulan tersebut juga  telah disampaikan secara resmi kepada Menkeu RI Sri Mulyani melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 lalu.

Anggaran terbagi menjadi dua, pertama merupakan anggaran pagu indikatif IKN sebesar Rp5,05 triliunm dan kedua anggaran pembangunan IKN tahap II yang mencapai Rp16,13 triliun di tahun 2026 saja.

Dalam jangka panjang, Otorita IKN memaparkan jika hingga tahun 2028 mendatang, IKN membutuhkan pendanaan hingga Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua IKN.

Janji Jokowi Meleset

Sebelumnnya Presiden Jokowi kala itu telah memberikan gambaran skema pembiayaan IKN.

Sebagian pendanaan proyek ini, dikutip dari Kompas.com bakal memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Padahal, sebelumnya Jokowi berjanji tak akan membebani APBN untuk membangun ibu kota negara.

Jokowi mengatakan, APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN.

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Estimasi Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Kian Diminati, Jumlah Penumpang Turis Asing Terus Meningkat

Sementara, pernah disampaikan oleh Bappenas, anggaran total pembangunan IKN sebesar Rp 466,9 triliun. Jika dihitung 20 persen dari angka total tersebut, maka dana APBN yang akan dipakai untuk membangun IKN yakni sekitar Rp 93 triliun.

Selain APBN, kata Jokowi, 80 persen dana pembangunan IKN akan diambilkan dari berbagai sumber, termasuk investasi langsung oleh investor.

"80 persen adalah baik KPBU (kerja sama pemetintah dan badan usaha), baik PPP (public private partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat berjanji bahwa pembangunan ibu kota negara tak akan membebani APBN.

Ia bahkan mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyusun skema pembiayaan pembangunan yang paling baik.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Senada dengan Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa pernah mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah juga berjanji akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com