Kebijakan APBD DKI Diketok Sepihak, Sekretaris Fraksi Demokrat Protes Keras

Ringkasan Berita:

• Sidang pengesahan APBD DKI 2026 memanas.
• Lazarus Simon Ishak mengecam keras gaya kepemimpinan Ketua DPRD Khoirudin yang dituding arogan karena mengetok palu tanpa musyawarah.
• Pemangkasan Rp300 miliar untuk program pangan murah jadi pemicu utama interupsi dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI yang menolak keputusan sepihak itu
• Lazarus memperingatkan potensi mosi tidak percaya, menyebut DPRD bukan perusahaan pribadi dan pimpinan seharusnya menjadi 'konduktor', bukan 'bos'.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak mengkritik Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin saat sidang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jakarta 2026 pada Rabu (12/11/2025).

Ketua DPRD DKI Ketok APBD 2026

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2026 melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (12/11/2025). 

Sidang pengesahan tersebut tak berlangsung mulus, lantaran beberapa fraksi memilih menolak dan melakukan aksi walk out.

Sebelum diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta menyuarakan interupsinya, antara lain Fraksi PSI, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. 

Mereka mengungkapkan penolakan terhadap rencana pengurangan anggaran subisidi pangan sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. 

Namun, setelah interupsi disampaikan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin selaku pimpinan rapat paripurna tetap mengetok palu untuk mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. 

Beberapa anggota DPRD yang sebelumnya menginterupsi rapat kembali protes.

Mereka menyatakan tidak setuju atas pengesahan tersebut. 

Salah satunya adalah Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis. 

"Pimpinan interupsi, dong. Kalau misalkan (ada) interupsi, bikin voting lah, kita (sebelum mengesahkan Raperda APBD). Jangan langsung asal ketok palu, dong," ungkap Ali dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Wanti-Wanti, Dana Hibah Harus Fokus Salurkan ke Masyarakat

Palu sudah diketok, Khoirudin tetap mengesahkan RAPBD tahun anggaran 2026 yang menuai protes.

Rancangan APBD yang telah disahkan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sebelum resmi disahkan menjadi peraturan daerah. 

"Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan harapan kiranya Saudara Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," jelas Khoirudin.

Rapat paripurna langsung dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. 

Kemudian, sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta dari tiga fraksi walk out atau keluar dari ruang rapat paripurna sebelum pimpinan DPRD DKI mengakhiri rapat.

Mereka yang walk out di antaranya Anggota Fraksi Gerindra Ali Lubis.

Selanjutnya, Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI.

Kemudian Lukmanul Hakim, Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN serta Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah. 

Interupsi Tak Digubris

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menjadi salah satu yang pertama menyampaikan interupsi. 

Ia menilai alasan penghapusan subsidi tersebut tidak masuk akal dan menyesatkan.

“Pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp 300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat itu disampaikan bahwasannya kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT, ternyata itu berbohong,” ujar Lukmanul Hakim.

Senada, Anggota Fraksi PSI Josephine Simanjuntak juga melayangkan protes keras.

Ia menilai pemotongan anggaran justru dilakukan pada sektor yang paling dibutuhkan warga, sementara anggaran hibah untuk kelompok tertentu malah meningkat.

“Kami melihat alasan pengurangan ini tidak masuk akal. Di lapangan, warga justru kesulitan mengakses pangan murah. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar, sementara dana hibah untuk Forkopimda dan organisasi massa mencapai Rp 315 miliar. Ini tidak logis,” ujar Josephine.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seharusnya memprioritaskan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pos hibah dan kegiatan seremonial.

Rapat Paripurna Ricuh

Rapat paripurna sempat berlangsung ricuh.

Hal tersebut dikarenakan sejumlah protes yang dilayangkan tidak digubris Khoirudin.

“Kami ingin menanyakan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dapat disetujui?” tanya Khoirudin.

Beberapa anggota dewan langsung berteriak “Tidak!”, namun Khoirudin tak menggubris dan mengetok palu sebanyak tiga kali tanda persetujuan.

Suasana ruang rapat pun kian ricuh disertai protes dari sejumlah anggota yang meminta dilakukan voting per fraksi.

“Pimpinan interupsi dong, kalau ada voting lah kita, jangan langsung asal ketok palu dong,” ucap salah satu anggota dewan.

“Harusnya diabsen dulu pimpinan per fraksi setuju atau enggak,” timpal anggota lainnya.

Khoirudin tetap melanjutkan sidang dan menutup paripurna setelah mengetok palu tiga kali.

Keputusan itu memicu aksi walk out sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi. 

Mereka yang meninggalkan ruang sidang di antaranya Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI; Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN; serta Ida Mahmudah, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP.

Pramono Tak Akan Pangkas Subsidi

Menanggapi kericuhan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada pemotongan subsidi pangan dalam APBD 2026.

Ia memastikan pemerintah provinsi tetap mendengarkan masukan dari DPRD.

“Yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ucap Pramono.

Ia juga membuka peluang untuk melakukan penyesuaian pada APBD Perubahan 2026 jika masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan,” ucap Pramono.

PSI Keberatan Pemangkasan Anggaran

Sebelumnya dalam penyampaian interupsi, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine mengungkap fraksinya keberatan atas pemangkasan anggaran tersebut.

Francine meminta pimpinan DPRD dan Pemprov DKI mempertimbangkan ulang penurunan anggaran subsidi pangan karena masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk dalam penerima subsidi.

"Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi. Karena dalam rapat-rapat kerja kami di komisi B, ternyata kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100 persen penerima manfaat seharusnya menerima, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35 persen," ungkap Francine. 

"Sehingga bila ini dipotong lagi 300 miliar, maka akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35 persen tadi," imbuhnya.

Selain itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga mengkritisi pengurangan anggaran subsidi atau program pangan murah Rp300 miliar. Ali bahkan meminta pengesahan RAPBD tahun anggaran 2026 ditunda. 

"Melihat dinamika paripurna hari ini dan ada beberapa fraksi yang mencoba mengkritisi soal anggaran, khususnya tadi pengurangan Rp300 miliar buat bantuan pangan, Pak Gubernur. Saya pikir pengesahan Raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan, kita di luar paripurna agar diselesaikan," jelas Ali.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.