Kebijakan APBD DKI Diketok Sepihak, Sekretaris Fraksi Demokrat Protes Keras

“Pimpinan interupsi dong, kalau ada voting lah kita, jangan langsung asal ketok palu dong,” ucap salah satu anggota dewan.

“Harusnya diabsen dulu pimpinan per fraksi setuju atau enggak,” timpal anggota lainnya.

Khoirudin tetap melanjutkan sidang dan menutup paripurna setelah mengetok palu tiga kali.

Keputusan itu memicu aksi walk out sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi. 

Mereka yang meninggalkan ruang sidang di antaranya Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI; Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN; serta Ida Mahmudah, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP.

Pramono Tak Akan Pangkas Subsidi

Menanggapi kericuhan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada pemotongan subsidi pangan dalam APBD 2026.

Ia memastikan pemerintah provinsi tetap mendengarkan masukan dari DPRD.

“Yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ucap Pramono.

Ia juga membuka peluang untuk melakukan penyesuaian pada APBD Perubahan 2026 jika masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan,” ucap Pramono.

PSI Keberatan Pemangkasan Anggaran

Sebelumnya dalam penyampaian interupsi, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine mengungkap fraksinya keberatan atas pemangkasan anggaran tersebut.

Francine meminta pimpinan DPRD dan Pemprov DKI mempertimbangkan ulang penurunan anggaran subsidi pangan karena masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk dalam penerima subsidi.

"Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi. Karena dalam rapat-rapat kerja kami di komisi B, ternyata kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100 persen penerima manfaat seharusnya menerima, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35 persen," ungkap Francine. 

"Sehingga bila ini dipotong lagi 300 miliar, maka akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35 persen tadi," imbuhnya.

Selain itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga mengkritisi pengurangan anggaran subsidi atau program pangan murah Rp300 miliar. Ali bahkan meminta pengesahan RAPBD tahun anggaran 2026 ditunda.