Meski APBD 2026 Sudah Diketok, Pramono Pastikan Tak Ada Pemangkasan Subsidi

Rapat paripurna sempat berlangsung ricuh.

Hal tersebut dikarenakan sejumlah protes yang dilayangkan tidak digubris Khoirudin.

“Kami ingin menanyakan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dapat disetujui?” tanya Khoirudin.

Beberapa anggota dewan langsung berteriak “Tidak!”, namun Khoirudin tak menggubris dan mengetok palu sebanyak tiga kali tanda persetujuan.

Suasana ruang rapat pun kian ricuh disertai protes dari sejumlah anggota yang meminta dilakukan voting per fraksi.

“Pimpinan interupsi dong, kalau ada voting lah kita, jangan langsung asal ketok palu dong,” ucap salah satu anggota dewan.

“Harusnya diabsen dulu pimpinan per fraksi setuju atau enggak,” timpal anggota lainnya.

Khoirudin tetap melanjutkan sidang dan menutup paripurna setelah mengetok palu tiga kali.

Keputusan itu memicu aksi walk out sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi. 

Mereka yang meninggalkan ruang sidang di antaranya Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI; Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN; serta Ida Mahmudah, Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP.

PSI Keberatan Pemangkasan Anggaran

Sebelumnya dalam penyampaian interupsi, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine mengungkap fraksinya keberatan atas pemangkasan anggaran tersebut.

Francine meminta pimpinan DPRD dan Pemprov DKI mempertimbangkan ulang penurunan anggaran subsidi pangan karena masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk dalam penerima subsidi.

"Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi. Karena dalam rapat-rapat kerja kami di komisi B, ternyata kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100 persen penerima manfaat seharusnya menerima, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35 persen," ungkap Francine. 

"Sehingga bila ini dipotong lagi 300 miliar, maka akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35 persen tadi," imbuhnya.

Selain itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga mengkritisi pengurangan anggaran subsidi atau program pangan murah Rp300 miliar. Ali bahkan meminta pengesahan RAPBD tahun anggaran 2026 ditunda.