Meski APBD 2026 Sudah Diketok, Pramono Pastikan Tak Ada Pemangkasan Subsidi

Palu sudah diketok, Khoirudin tetap mengesahkan RAPBD tahun anggaran 2026 yang menuai protes.

Rancangan APBD yang telah disahkan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sebelum resmi disahkan menjadi peraturan daerah. 

"Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan harapan kiranya Saudara Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," jelas Khoirudin.

Rapat paripurna langsung dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. 

Kemudian, sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta dari tiga fraksi walk out atau keluar dari ruang rapat paripurna sebelum pimpinan DPRD DKI mengakhiri rapat.

Mereka yang walk out di antaranya Anggota Fraksi Gerindra Ali Lubis.

Selanjutnya, Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI.

Kemudian Lukmanul Hakim, Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN serta Ketua Komisi D dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah. 

Interupsi Tak Digubris

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menjadi salah satu yang pertama menyampaikan interupsi. 

Ia menilai alasan penghapusan subsidi tersebut tidak masuk akal dan menyesatkan.

“Pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp 300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat itu disampaikan bahwasannya kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT, ternyata itu berbohong,” ujar Lukmanul Hakim.

Senada, Anggota Fraksi PSI Josephine Simanjuntak juga melayangkan protes keras.

Ia menilai pemotongan anggaran justru dilakukan pada sektor yang paling dibutuhkan warga, sementara anggaran hibah untuk kelompok tertentu malah meningkat.

“Kami melihat alasan pengurangan ini tidak masuk akal. Di lapangan, warga justru kesulitan mengakses pangan murah. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar, sementara dana hibah untuk Forkopimda dan organisasi massa mencapai Rp 315 miliar. Ini tidak logis,” ujar Josephine.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seharusnya memprioritaskan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pos hibah dan kegiatan seremonial.

Rapat Paripurna Ricuh