Jusuf Kalla Sebut Orang Miskin Terbanyak Ada di Jakarta, Bisa Timbulkan Masalah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Masalah kesenjangan sosial di Jakarta menjadi sorotan lantaran antara si miskin dengan si kaya sangat timpang. 

Hal itu dikatakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025–2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurut Jusuf Kalla, ada banyak orang miskin yang berada di Jakarta. 

Sementara itu orang kaya di Indonesia juga tercatat tinggal di Jakarta

"Memang seperti dikatakan Pak Gubernur, di Jakarta ini orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan mungkin juga orang miskin terbanyak (di Jakarta)," ujar Jusuf Kalla.

Kondisi tersebut tentu saja merupakan tantangan besar yang harus diantisipasi. 

Kesenjangan sosial yang terlalu tajam bisa memicu persoalan serius di masyarakat.

"Variasinya banyak sekali. Maka dibutuhkan upaya lebih baik agar jangan terjadi macam-macam. Karena kalau terlalu banyak orang miskin, bisa menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin hidup, bukan untuk makmur," ucap JK.

Mantan Wakil Presiden RI ini menambahkan, PMI memiliki peran penting dalam membantu kelompok rentan. 

Tidak hanya korban bencana, masyarakat yang membutuhkan donor darah, maupun warga miskin perkotaan. 

“Palang Merah ini dari seluruh dunia, membantu orang yang sulit, yang susah. Jadi di PMI tidak ada kegembiraan. Semua yang susah dibantu. Apakah bencana, apakah gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Juga orang yang sakit, butuh darah. Semuanya dibantu oleh Palang Merah,” ucap JK.

Baca juga: Pengemudi Ojol di ITC Permata Hijau Jaksel Ditodong Benda Mirip Pistol, Polisi: Kami Selidiki

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kesenjangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah. 

Hampir semua indikator pembangunan di Jakarta menunjukkan tren positif, kecuali gini ratio atau disparitas.

"Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34 naik sedikit," kata Pramono.

Untuk menekan kesenjangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta disebut terus menggulirkan program bantuan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah.

"Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu," ujar dia.

Pramono menekankan, tugas PMI DKI Jakarta memiliki tantangan khusus mengingat besarnya disparitas sosial di ibu kota.

Untuk itu, Pramono berharap kepengurusan baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta hadir memberikan solusi nyata di tengah masyarakat.

“Selamat bertugas dan kami terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta,” ungkap Pramono.

(Kompas.com/Ruby Rachmadina)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.