Pramono Anung Ungkap 2.829 Sekolah di Jakarta Belajar dari Rumah Hari Ini Imbas Kericuhan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sebanyak 2.829 sekolah di Jakarta mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, Senin (1/9/2025). 

Kebijakan ini diambil agar aktivitas pendidikan tetap berjalan tanpa terganggu situasi yang belum sepenuhnya kondusif pascakericuhan di Ibu Kota pada Jumat (29/8/2025).

“Dinas Pendidikan telah memutuskan bahwa ada 2.829 sekolah yang pembelajarannya secara daring. Kemudian yang luring 2.439 sekolah, dan yang hybrid 346 sekolah,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dia mengatakan, sistem pembelajaran tersebut hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai kondisi di lapangan.

Apabila situasi kembali normal, sekolah diperbolehkan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka penuh.

Selain kebijakan pendidikan, Pemprov juga menggratiskan tarif MRT dan Transjakarta pada 1–8 September 2025. 

Baca juga: Pramono Ingatkan Kepala Daerah di Jakarta Tidak Pergi ke Luar Negeri

Langkah ini dilakukan menyusul sejumlah halte Transjakarta yang terbakar sehingga fasilitas tap in dan tap out tidak berfungsi.

Subsidi yang digelontorkan Pemprov Jakarta untuk menutup biaya operasional transportasi massal selama periode tersebut ditaksir mencapai Rp 18 miliar.

“Kami harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih Rp 18 miliar sampai dengan seminggu ini,” kata Pramono

Meski 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan, ia memastikan layanan bus tetap beroperasi.

Pemprov Jakarta menargetkan perbaikan halte selesai pada 8–9 September 2025.(m27)

Baca juga: Jakarta Baik-baik Saja, Pramono Buktikan CFD Tetap Ramai Warga

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertransgi) DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 0014/SE/2025 tentang imbauan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) kepada seluruh pimpinan perusahaan di wilayah DKI Jakarta sejak Jumat (29/8) lalu.

Surat edaran tersebut diputuskan demi mempertimbangkan kegiatan penyampaian pendapat berupa aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di berbagai wilayah Jakarta.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Syaripudin menjelaskan, surat edaran ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama bagi perusahaan yang terdampak aksi unjuk rasa. 

Surat edaran tersebut diputuskan demi mempertimbangkan kegiatan penyampaian pendapat berupa aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di berbagai wilayah Jakarta.