Ketua DPRD Depok Dorong Pemkot Aktifkan Kembali Program UHC

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna mendorong Pemkot mengaktifkan kembali program UHC yang dihentikan sejak Januari 2026 akibat keterbatasan anggaran.
• Pemangkasan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan jadi penyebab utama.
• DPRD meminta perbaikan data penerima bantuan agar UHC bisa kembali berjalan maksimal.

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengembalikan program UHC (Universal Health Coverage).

Pasalnya, program UCH di Kota Depok sudah resmi dinonaktifkan sejak Januari 2026 karena keterbatasan anggaran.

Ade menilai, UHC menjadi aspirasi seluruh dewan saat melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Selain itu, Komisi D DPRD Kota Depok juga telah menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok terkait program UHC.

“Jadi Pemerintah Kota akan punya komitmen untuk kembali ke UHC sebagai wujud level terbaik dalam pelayanan kesehatan,” jelas Ade, Minggu (29/3/2026).

Baca juga: Gus Ipul Laporkan Persiapan Muktamar NU kepada Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhadjir

Menurut Ade, penonaktifan program UHC di Kota Depok karena adanya pemangkasan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat senilai Rp50 miliar yang mendukung PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD.

Selain itu, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mandiri juga banyak yang tidak melakukan kewajiban iuran bulanan.

Untuk itu, Ade mendukung Pemkot Depok memperbaiki masalah data, kualifikasi penerima PBI, hingga ketersediaan anggarannya.

“Sehingga ketika data ini sudah semakin rapi, yang tidak layak dapat bantuan kita keluarkan, kemudian yang layak kita aktifkan kembali, maka mudah-mudahan derajat UHC kita akan kembali lagi,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, UHC di Kota Depok dapat kembali aktif sebelum berakhirnya tahun 2026 atau 2027 mendatang. (m38)