Pemkab Bekasi Mulai Sosialisasi Program Apartemen Bersubsidi

Ringkasan Berita:

• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menyosialisasikan Program Apartemen Bersubsidi di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari kebijakan nasional pengembangan hunian vertikal. 
• Program ini dirancang untuk menjawab keterbatasan lahan dan tingginya harga rumah tapak di kawasan perkotaan. 
• Pemerintah daerah mendukung sosialisasi yang masih berada pada tahap pemetaan kebutuhan dan penjaringan minat, dengan sasaran ASN serta masyarakat berpenghasilan rendah.

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mulai menyosialisasikan Program Apartemen Bersubsidi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Sosialiasi dilakukan karena kedepan rumah subsidi tidak lagi model tapak, berubah menjadi hunian vertikal.

Rumah tapak hunian dibangun langsung di atas tanah.

Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi berperan memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya pada Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Kerusakan Jalan di Bekasi setelah Banjir Tersebar di 34 Titik hingga Sering Sebabkan Kecelakaan

Ia menjelaskan bahwa salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.

Rencana tersebut masih pada tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni, serta preferensi lokasi dan fasilitas.

Menurutnya, proses tersebut penting dilakukan agar kebijakan yang akan diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian Perumahan, sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan skema pembiayaan bersubsidi.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti Jabodetabek.

Menurutnya, keterbatasan lahan serta tingginya harga rumah tapak di kawasan perkotaan mendorong pemerintah untuk menghadirkan alternatif hunian berupa apartemen atau rumah susun bersubsidi yang lebih terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

“Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak,” ujarnya.

Sri Haryati menjelaskan, dalam skema apartemen bersubsidi, pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah hadir melalui berbagai bentuk dukungan, seperti subsidi pembiayaan, bantuan uang muka, serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini masih pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan, sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun perizinan pembangunan.

“Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut,” jelasnya. (MAZ)