WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik sedang menyoroti program makan siang gratis yang jadi andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, tersiar kabar pagu anggarannya dipangkas hingga 50 persen menjadi Rp 7.500 per porsi.

Sewaktu anggaran full yakni Rp 15.000 per porsi, ada yang nyinyir mempertanyakan kualitas dari makan siang gratis itu.

Baca juga: Luhut  Jamin Negara Mampu Biayai Makan Siang Gratis, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Mengingat program makan siang gratis ini ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil.

Dengan menjadi Rp 7.500 per porsi, publik pun jadi bingung, apa bisa bergizi untuk makanan seharga itu?

Karena realita di masyarakat, khususnya Jabodetabek, sudah sangat sulit menemukan warung nasi yang menyediakan sepiring nasi dengan harga Rp 7.500.

Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko meminta agar publik tidak melihat harga per porsi dalam program makan bergizi gratis, tetapi mempertimbangkan gizinya.

Budiman merespons perihal anggaran makan bergizi gratis yang disebut turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.

"Jadi isunya, jangan dilihat soal harga per porsi, tapi bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi itu," ujar Budiman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Prabowo-Gibran Harus Wujudkan Makan Siang Gratis, Lanjutkan UU Perampasan Aset dan Kasus BLBI

"Soal harga itu memang bisa sangat fluktuatif kalau kita melihat di ujungnya, kalau kita lihat proses di hilirnya," imbuhnya.

"Kan asumsinya berarti harga-harga tuh beli begitu saja bahan-bahannya," lanjut eks politisi PDIP ini.

Budiman menyampaikan, jika bahan pangan dari program makan siang gratis bisa disediakan oleh dapur rakyat ataupun BUMDes, bisa saja harga satuannya tidak terlalu jauh dari biaya produksi.

Jika semua bahan makanan didapat dengan cara membeli, kata dia, harganya sangat bergantung pada fluktuasi pasar.

"Seringkali biaya penjualan barang jadi itu tergantung market-nya, tergantung fluktuasi harga pasar," katanya.

Baca juga: Mantan Gubernur BI Nilai Program Makan Siang Gratis Prabowo Jauh Lebih Penting daripada Bangun IKN

"Nah, justru yang kita tekankan adalah kemandirian dalam memproduksi makanannya itu sendiri," ucapnya.

"Kita tidak masuk ke wilayah harga. Karena kalau kita bisa menyediakan (bahan makanan) dengan sendirian, sebenarnya harga bukan isue," lanjutnya.

"Yang penting kan kecukupan sesuai dengan prasyarat gizinya, quality control dari gizi untuk makan anak dan ibu hamil," kata Budiman.

Sementara itu, terkait anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, Budiman meyakini angka itu masih bisa ditekan.

Asalkan, Budiman mengatakan, BUMDes bisa diaktivasi untuk memproduksi berbagai bahan pangan.

"Seluruh bahan makanan itu dengan hanya beberapa saja mungkin impor untuk sementara waktu, misalnya susu. Tapi mayoritas 80 persen bisa diproduksi sendiri, 80 persen bisa disediakan sendiri oleh desa. Maka anggaran itu ke depan itu bisa ditekan separuhnya untuk skala nasional," ujar dia.

Maka dari itu, Budiman menilai tidak masalah jika anggaran per porsi untuk makan gratis tidak mencapai Rp 15.000.

Sebelumnya, ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun, agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09