Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi soal program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam rapat APBN 2025, Senin (26/2/2014).

Tak hanya dibahas, kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo juga sudah mengkaji pagu indikatif sebagai tahapan awal penyusunan APBN 2025.

Menurut Mahfud, langkah tersebut kurang tepat lantaran belum waktunya dibahas sekarang.

"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud MD saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin.

Dia berpendapat, pagu anggaran untuk makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam APBN perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Oleh sebab itu, dia merasa pembahasan program makan siang gratis itu masih terlalu cepat.

Kendati demikian, Mahfid mengaku tidak terlalu ambil pusing maupun memprotes hasil rapat kabinet itu. 

Dia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu. Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia. 

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Tidak Pantas

ejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui membahas penerapan program makan siang gratis yang dijanjikan kubu paslon 02 Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani misalnya mengungkapkan masih menghitung antara program baru yang bakal masuk termasuk makan siang gratis dengan program yang sudah direncanakan oleh tiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut realisasi makan siang gratis diterapkan 2025 dan dilakukan secara bertahap atau belum langsung menyeluruh se-Indonesia.

Terkait hal ini, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pantas membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata Chico, proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai.

Pemilu, katanya tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Prabowo-Gibran Berencana Bentuk Kementerian Koordinator Khusus Program Makan Siang Gratis

"Ini masih proses yang tidak sebentar. Dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses Pemilu masih berlangsung menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu," ujarnya.

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucap Chico menambahkan.

Menurut Chico, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa program makan siang gratis tidak bisa disesuaikan dengan postur APBN yang sekarang sedang dalam keadaan tidak baik. 

"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun," tutur Chico.

Baca juga: Banyak Kritik Soal Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut, Tenang Saja

Belum lagi, kata Chico, saat ini harga beras semakin tinggi, harga bahan pokok tinggi. 

"Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," imbuhnya.

Adapun para menteri di Kabinet Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024).

Sidang ini dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Adapun per hari ini pukul 16.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran tetap unggul berdasarkan perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara 58,85 persen dengan total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia baru mencapai 77,21 persen.

Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan raihan suara sebanyak 24,4 persen.

Lalu, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, hanya 16,71 persen.

Menkeu Hitung Program Makan Siang Gratis

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani buka suara terkait program makan siang gratis dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya masih akan menghitung antara program baru yang bakal masuk termasuk makan siang gratis dengan program yang sudah direncanakan oleh tiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sosok yang akrab disapa Ani ini juga menjelaskan penghitungan program makan siang gratis ini akan dilakukan hingga bulan depan.

"Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga," katanya dikutip dari Tribunnews.com.

"Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk, baru nanti akan dihitung dalam sebulan depan," ujarnya setelah Sidang Paripurna Kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ani mengungkapkan hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan Pilpres 2024.

Alhasil, sambungnya, program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran masih sebata program sebagai capres-cawapres dan bukan program resmi dari pemerintah.

Baca juga: Banyak Kritik Soal Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut, Tenang Saja

"Ini kan proses masih berjalan tiga bulan ke depan. Jadi bulan depan, kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan KPU sudah memutuskan pemerintah yang sudah official yang memenangkan Pemilu," ujarnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto sudah mengungkapkan anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran senilai Rp 15.000 per anak.

Hanya saja, Airlangga menuturkan jumlah tersebut belum termasuk program susu gratis bagi anak-anak.

"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).

Selain itu, Menko Airlangga menyebut pemberian menu makan siang gratis ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya) nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak menyeragamkan," jelasnya.

Sementara, menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, program makan siang gratis bakal dianggarkan dari APBN.

"Kalau makan siang gratis pasti dari APBN. Masak dari swasta makan siang gratis, tapi tinggal alokasi anggarannya dibahas oleh tim," kata Bahlil kepada wartawan saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Sabtu (24/2/2024).

Bahkan menurutnya, program pemberian susu gratis bagi masyarakat ini bakal mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Bagus dong. Itu makan siang gratis itu investasi yang pertama soal susu. Sapi pasti buat investasi," ujar dia.

"Terus bagaimana penciptaan-penciptaan kawasan pertumbuhan baru dengan pangan di daerah-daerah. Akan ada 45 ribu dapur yang disiapkan kalau tidak salah," sambungnya,

Diterapkan 2025

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa program makan siang gratis yang menjadi janji pasangan calon 02 Prabowo-Gibran, bakal direalisasikan mulai 2025.

Menurut Airlangga yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi makan siang gratis mulai tahun depan itu dilakukan secara bertahap dan belum langsung menyeluruh se-Indonesia.

Program makan siang gratis menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2024, pasangan itu unggul dibanding dua pasangan calon lainnya.

"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan. (Belum se-indonesia), ada tahapannya. 2025 sudah bisa dimulai tahap awal," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Karena digulirkan secara bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

Baca juga: Janji Makan Siang Gratis, Kubu Prabowo: Subsidi BBM dan Elpiji Bukan Dipangkas, Tapi Dihemat

Untuk tahap pertama, kata Airlangga, makan siang gratis akan diperuntukkan bagi balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu. Penerima prioritas ini akan dibahas lebih dahulu oleh kementerian pengampunya.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan untuk wilayah tertentu. Misalnya tahapannya (baru) sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin," ungkap Airlangga. 

Ia menyatakan, pemerintah masih menghitung jumlah penerima prioritas di tahap awal.

Namun kata Airlangga, pihaknya sudah memegang daftar calon penerima program makan siang gratis.

"Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya. Alokasi masih terus kita bahas," terang Airlangga.

Lebih lanjut ia menyatakan, program itu sudah diperhitungkan dalam penyusunan estimasi defisit anggaran sekitar 2,45 persen - 2,8 persen tahun depan.

"Kita lihat terkait defisit anggaran yang mencapai 2,4 - 2,8, itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," jelas dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TPN Ganjar Sebut Tidak Pantas Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News