WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, masuk dalam visi-misi pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Bahkan program tersebut menjadi andalan kampanye bidang pendidikan pasangan nomor urut dua itu.

Baca juga: Kubu AMIN Sindir Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Jubir: Sudah Dilakukan di Jakarta 

Padahal, program tersebut telah digagas oleh capres nomor urut satu, Anies Baswedan semasa dirinya memimpin DKI Jakarta.

Program tersebut yakni pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan.

Namun demikian, di dalam visi-misinya sebagai Calon Presiden RI 2024-2029, program yang telah terbukti sukses tersebut tidak termuat di dalamnya.

"Kalau soal melanjutkan, kami memang selalu bicara keberlanjutan dan penyempurnaan," ucap anggota TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Prabowo-Gibran Bikin Kejutan, Kampanye Perdana Sebar Susu dan Makan Siang Gratis

"Jadi hal-hal yang baik kami lanjutkan dan sempurnakan, semua yang baik dari siapapun itu harus kami lanjutkan," imbuhnya.

Sementara itu, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji menyambut baik pernyataan Sara.

Demi perencanaan progam yang lebih realistis, efisien dan terbukti keberhasilannya, Indra menyarankan agar tim Prabowo-Gibran belajar kepada tim AMIN.

"Enggak usah jauh-jauh belajar ke India segala, ke AMIN saja belajarnya," saran Indra.

Indra membenarkan AMIN tidak mencantumkan program makan siang gratis bagi anak sekolah di dalam visi-misi sebagai kontestan Pilpres 2024.

Program yang berjalan sukses di DKI Jakarta, tidak serta merta dapat diterapkan di level nasional, sebab kebutuhan berdasar kondisi obyektif setiap daerah sangat berbeda.

Prioritas AMIN bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Di dalam UUD '45 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Menyediakan akses pendidikan yang luas merupakan pemenuhan HAM.

"Prioritas kami adalah memenuhi kewajiban konstitusi terlebih dahulu," ujarnya.

"Dan selama ini tidak ada kajian ilmiah menyatakan bahwa makan siang gratis merupakan solusi dari problematika bidang pendidikan di Indonesia," jelas Indra.

Menurut Indra, program tersebut jika diterapkan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi demi kepentingan elektoral semata.

"Kubu 02 sepertinya tidak paham pasal 31 ayat 2, yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, " tegas Indra.

Sampai hari ini, lanjut Indra, menurut data BPS masih sekitar 20 persen anak Indonesia belum bersekolah sampai tingkat SMP.

“Dari yang bersekolah pun, banyak yang sekolahnya di sekolah swasta yang tentunya belum dibiayai pemerintah sesuai amanat konstitusi," ucapnya.

"Harusnya siapapun yang menang dalam kontestasi pilpres fokus memenuhi hak asasi anak Indonesia dulu sebelum membuat program lainnya,” imbuhnya.

Menurut Indra, anggaran pendidikan yang Rp 660 triliun, kalau Rp 450 triliun dipakai untuk makan siang gratis, maka dapat dipastikan bahwa gaji guru dan dosen akan dipotong, sekolah dan kampus akan banyak rusak karena tidak terawat.

“Ini bencana demografi namanya, makin banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, ini jauh dari harapan bonus demografi," tegas pria yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia.

Sejak tahun 2019, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) secara gratis untuk para peserta didik.

Program ini bertujuan untuk asupan makanan sehat supaya gizi mereka tercukupi dan mereka sehat secara jasmani untuk mengikuti segala kegiatan belajar.

“Program PMTAS ini berjalan dengan baik tanpa harus melakukan refocusing dan realokasi dana pendidikan, perlindungan sosial dan dana Kesehatan dalam APBD DKI Jakarta. Tidak ada anggaran yang dipotong sama sekali untuk program ini,” lanjutnya.

“Mungkin kubu Prabowo-Gibran perlu datang ke kami dan belajar bagaimana cara mengelola program seperti ini," ujarnya.

"Kami sangat terbuka. Kubu AMIN memang sangat berbeda, semua program sudah pernah dilakukan bukan baru janji,” pungkas Indra.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News