Ditanya soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat ke China, Jokowi: Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pertanyaan soal penggunaan dana APBN sebagai jaminan utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Diketahui, proyek tersebut menelan biaya besar hingga harus berutang ke China

Saat ditanya terkait hal tersebut, Jokowi menyebut soal penjaminan utang ke China yang dijamin ke negara seharusnya ditanyakan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (4/10/2023).

Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban utang ke China yang harus dibayarkan, Jokowi juga enggan merespon.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, soal kalkulasi bisnis dan kaitan pembayaran pinjaman ke China, hal itu bisa ditanyakan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku korporasi.

 "Nanti ditanyakan ke KCIC, teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang harus di kedepankan dalam membangun transportasi publik, perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan, karena aspek yang utama dalam pembangunan KCJB adalah pelayanan publik.

Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," ungkap Jokowi.

Janji tak pakai APBN dan jaminan pemerintah

Opsi negara menggunakan dana APBN untuk menjamin utang dari China untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali mengingatkan janji Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya.

 Jauh sebelum rencana subsidi, awal mula penggunaan duit APBN juga sudah dilakukan pemerintah kala proyek ini mengalami pembengkakan biaya sangat besar (cost overrun).

Agar tak sampai mangkrak, Jokowi kemudian memutuskan untuk menyuntik dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Berbagai upaya memang dilakukan Jokowi demi menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-China ini.

Bahkan regulasi yang sudah dibuat, kemudian direvisi pemerintah agar tidak intervensi negara ke proyek ini tidak melabrak aturan.