WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta agar tidak membuat gaduh soal data kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu meragukan data kemiskinan ekstrem yang mencapai 95.668 orang yang dirilis BPS DKI Jakarta.

Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengkritisi langkah Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono yang nekat mempublikasikan angka kemiskinan sebelum menguji kembali data yang didapat di lapangan.

Kata dia, diperlukan beberapa kali pengujian data yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih akurat.

“Sebagai pimpinan BPS di Jakarta seharusnya mengetahui betul kebutuhan menguji kembali ke lapangan data yang sudah didapat, agar data menjadi akurat. Nah data akurat itulah yang dipublikasi agar tidak membuat kekacauan dan kegaduhan di publik,” kata Tigor berdasarkan keterangannya pada Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Dukung Gerakan Cegah Stunting, Heru Budi Hartono Ajak Remaja Putri Minum Tablet Penambah Darah

Menurutnya, banyak penelitian yang dilakukan di kampung Jakarta, tapi datanya kurang akurat karena mekanisme atau cara pengambilan datanya yang patut dipertanyakan.

Berdasarkan pengalaman Tigor, biasanya yang menjalani penelitian di kampung-kampung adalah para kader yang diorganisir oleh pihak Kelurahan.

“Kalau disuruh melakukan survei atau pengumpulan data, saya mendapatkan informasi para kader hanya menyalin data keluarga dari para RT,” ujarnya.

Kata dia, para kader biasanya tidak datang ke rumah dan bertemu langsung dengan warga yang menjadi target penelitian.

Sementara data yang dimiliki para RT itu data lama dan mereka sering tidak mengetahui perubahan kekinian hidup warga di kampung.

Baca juga: Heru Budi Belum Pastikan Akan Lakukan Operasi Yustisi usai Lebaran untuk Jaring Pendatang Baru

Tigor mencontohkan seperti warga yang sudah alami perkembangan ekonomi akan tetapi dalam catatan Ketua RT setempat terus dicatat sebagai warga miskin. Soalnya datanya tidak pernah diperbarui secara rutin.

Sering kali juga, lanjut dia, warga lebih suka dicatat atau tercatat sebagai warga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Akibatnya warga yang benar-benar miskin seringkali tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta karena mereka tidak terdata sebagai warga miskin di data Ketua RT-nya.

“Tidak tercatat sebagai warga yang berubah jadi warga miskin karena data warga di Ketua RT tidak atau jarang diperbarui. Ada juga warga sudah wafat tetap ada sebagai warga hidup dalam catatan data Ketua RT sehingga warganya yang miskin sudah meninggal dunia tetap tercatat mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Tigor mengaku, sudah membaca informasi tentang penelusuran yang dilakukan Melny Nova Katuuk dari Aktivis Peduli Jakarta.

Baca juga: Heru Budi Hartono Diminta Utamakan Kesejahteraan Anak-anak Buntut Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Nova di Kampung Apung Jakarta Barat dan kawasan Nelayan Cilincing Jakarta Utara, diketahui bahwa BPS DKI melibatkan warga setempat sebagai mitra untuk pengambilan sampling data.

Nova juga menyatakan bahwa BPS mengumpulkan data sesuai dengan kuesioner yang disiapkan dan sudah dikerjakan oleh mitra BPS di lapangan.

Sementara itu, para Mitra BPS memberikan kertas berisi pertanyaan kepada masyarakat.

“Berarti penelitian yang dilakukan oleh BPS Jakarta ini dari sisi mekanisme penelitiannya masih patut dipertanyakan hasil data yang didapatkan dari lapangan. Fakta di lapangan ternyata perbedaan fakta dengan data yang dihasilkan oleh penelitian BPS Jakarta,” ungkapnya

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Sejumlah strategi pun diterapkan untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2024. 

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi Ragu Ada 95.668 Warga Jakarta Alami Kemiskinan Ekstrem Versi BPS

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.

Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.

“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” kata Heru berdasarkan keterangan dari PPID DKI Jakarta yang dikutip pada Sabtu (4/2/2023).

Heru mengatakan, intervensi kedua melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial.

Misalnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, program bantuan/layanan sosial lainnya, seperti KPARJ (Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi. 

Sedangkan intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula).

Lalu, intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.

Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.

Namun Heru dan jajaran Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.