WARTAKOTALIVE.COM, CEMPAKA PUTIH - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi demo para ojek online (ojol) yang menolak rencana ERP beberapa waktu lalu.

Diketahui, massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi tersebut di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Aksi tersebut dalam rangka penolakan rencana penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Ya itu kan proses (ERP) masih lama," ujar Heru saat ditemui usai penanaman pohon di halaman Laboratorium Balai Tekstil Jakarta, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: MTI Ingatkan Pemprov DKI Jakarta soal Tarif ERP Tidak Berorientasi pada Keuntungan Daerah

Heru menjelaskan bahwa proses ERP masih lama. Karena saat ini masih dalam tahap diskusi.

"Kan masih ada tahapan-tahapannya. Sekarang masih dalam tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi," jelas Heru.

Ia kembali menegaskan, penerapan ERP masih jauh (banyak dan panjang tahapannya).

Predator Tolak ERP

Predator menolak penerapan ERP. Karena menurut mereka, penerapan ERP akan memberatkan bagi aktivitas mereka sehari-hari sebagai pengemudi ojol.

"Bayangkan kalau pendapatan kita satu kali narik itu Rp 9.000, terus dibuat bayar ERP Rp 5.000 per sekali lewat jalan berbayar," ujar seorang orator pria berambut panjang dan berkaus merah.

Orator tersebut lantas meminta dengan lantang agar sistem ERP dibatalkan dan tidak diberlakukan.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006? Semua orang tahu. Sementara ini, gubernurnya (Anies Baswedan) sudah pensiun. Baru diganti Pj Gubernur (Heru Budi Hartono). Lalu siapa yang tanda tangan?" teriak orator tersebut.

Baca juga: Jaringan Transportasi Jakarta Tidak Yakin DPRD DKI Berani untuk Sahkan Raperda ERP

Lantas, orator itu meminta para anggota dewan yang kebetulan sedang rapat, untuk tidak memberlakukan ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu untuk berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," tegasnya.

Mereka tahu bahwa tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ERP adalah untuk mengurangi kemacetan.

Namun menurutnya, ada cara lain untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Di antaranya:

1. Moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan;

2. Membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga;

3. Mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum;

4. Melakukan tata ulang arus lalu lintas.

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, masyarakat telah berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta sejak pukul 10.00 WIB.

Namun sekira pukul 11.30 WIB, massa aksi baru memulai aksinya dengan berteriak untuk menuntut pembatalan ERP.

Mereka juga membawa sejumlah spanduk dengan beragam tulisan, di antaranya:

'Rakyat lewat jalan harus bayar, nanti terapkan di IKN. Jangan di Jakarta mas brooo, batu TOP.'

'HAPUS JALUR SEPEDA karena ikut berkontribusi pada kemacetan. Copot KADISHUB Jakarta.' (m36)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News