Isu Program Jalur Sepeda Dihapus, Komunitas Bike to Work Datangi Heru Budi Hartono

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komunintas sepeda Bike to Work menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (18/11/2022) pagi.

Kedatangan mereka ke sana untuk mempertanyakan isu program jalur sepeda yang dianggap dihapus dalam rapat Rancangan APBD 2023 di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu (16/11/2022) lalu.

Ketua Bike to Work Fahmi Saimima mengatakan, pertemuannya dengan Heru merupakan bagian dari kontrol publik yang baik. Sejauh ini, kata dia, komunitas sepeda yang berusia 17 tahun itu telah diterima dengan baik.

Baca juga: Di Era Heru Budi Hartono Dishub DKI Harus Optimalisasi Jalur Sepeda, Padahal Anggaran Digembosi

“Pak Gubernur sudah sambut baik beberapa rekomendasi dari kami tentang jalur sepeda. Jadi, isu tentang dinolkan (anggaran) jalur sepeda sudah gugur, anggarannya sudah kembali ada, nilainya tadi disebutkan Pak Kadishub (Syafrin Liputo) sekitar Rp 7,5 miliar,” kata Fahmi pada Jumat (18/11/2022).

Fahmi mengatakan, pembangunan jalur sepeda terkesan ditiadakan karena narasi nomenklatur bukan perluasan jalur sepeda tapi optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengevaluasi jalur sepeda eksisting dan mensosialisasikannya kepada publik.

“Kami nggak mau lagi ada narasi sebuah pemprov apa lg Ibu Kota tidak peduli terhadap jalur sepeda, karena jalur sepeda bukan hal baru di kota Jakarata,” ujarnya.

Baca juga: Dishub DKI Hapus Anggaran Evaluasi Jalur Sepeda 2023 Rp 1,9 M Usai Dikritk Anggota Komisi B DPRD DKI

Kata dia, jalur sepeda sudah dibangun sejak era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Kemudian proyek ini dikembangkan oleh gubernur selanjutnya yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan.

“Ini bagian dari tata kelola kota yang mengajak masyarakat untuk active mobility. Jalur pejalan kaki atau pedestrian yang baik, jalur sepeda, transportasi yang dibangun sudah baik dan kendaraan pribadi, akhirnya semua sudah terfasilitasi,” jelasnya. 

“Jadi jangan lagi ada narasi-narasi tidak mendukung terhadap ekologi pembangunan kota yang beradab,” ujarnya.

Fahmi menyadari, sebagai organisasi sepeda pihaknya tidak memiliki hak kontrol terhadap anggaran, karenanya tidak terlibat dalam rapat pembahasan RAPBD 2023.

Karena itu, begitu mendapat kabar bahwa anggaran jalur sepeda dinolkan, Bike to Work bereaksi dan mengajukan audiensi dengan Heru.

“Tapi ya alhamdulillah semua dikembalikan kepada ranahnya, dikembalikan lg anggarannya dan kami diajak juga kok untuk mengevaluasi dan sosialisasi jalur sepeda ini agar lebih efektif,” imbuhnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.