WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Akademisi merespon kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai Sabtu, 3 September 2022 lalu.
Kebijakan ini menimbulkan polemik di masyarakat, karena akan memberatkan mereka di tengah ekonomi baru saja bangkit usai dihantam pandemi Covid-19.
Guru Besar UIN - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Ali Munhanif, menilai pemerintah menaikkan harga BBM karena ingin membelokkan subsidi ke beberapa program.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan agar lebih baik lagi.
“Mengingat bahwa BBM dapat membuat masyarakat terlena dan jauh dari kata mandiri. Selain itu, BBM yang disubsidi tidak sesuainya target yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur agar pemerataan harga disetiap daerah,” kata Prof Ali.
Baca juga: Bantu Pulihkan Ekonomi, Subsidi BBM Gerbong Pecinta Sandi Diikuti Ratusan Emak-emak Ojol Surabaya
Hal itu dikatakan Ali acara focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Harga BBM Berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran’ di Hotel Ambhara Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (22/10/2022).
Acara FGD itu digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Harmoni Muslim Nusantara (HMN).
Sementara itu, Akademisi Politik Universitas Muhamadiyah, Surya Vandiantara mengungkapkan sering terjadi mispersepsi, seolah subsidi BBM digantikan dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Padahal BLT adalah stimulus perangsang pertumbuhan ekonomi, dari yang awalnya kebutuhan konsumtif menjadi produktif.
“Kunci utama dalam meningkatkan ekonomi adalah memperbaiki produktivitas masyarakat dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM. Untuk memperbaiki produktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan membuat gardu listrik dan efisiensi anggaran diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional,” jelasnya.
Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim mengungkapkan, apabila subsidi BBM dicabut, masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Selain itu akan daya beli masyarakat juga berkurang sehingga akan terjadi efisiensi yang berdampak pada PHK karyawan yang akan dilakukan oleh perusahaan.
"BLT hanya didapatkan oleh masyarakat dalam beberapa bulan sedangkan dampak dari kenaikan BBM bisa bertahun-tahun dirasakam oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yg ketat terkait subdisi BBM," jelasnya.
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, subsidi dikenal dari zaman orde baru, di mana dahulu Indonesia menjadi eksportir dan sekarang menjadi importir sepenuhnya.
Menurutnya, strategi perekonomian Indonesia dapat tumbuh karena konsumsi, bukan tumbuh karena produksi.
"Di mana dibutuhkannya konsumsi agar roda ekonomi berjalan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana SDA yang keluar tetap seimbang dengan SDM yang ada. Bukan hanya infrastruktur yang dibangun, namun SDM yang ada juga harus berkembang," katanya.
Ketua Umum HMN Dodo Baidlowi mengatakan, pihaknya menggear FGD ini, untuk memberikan wadah dalam mencarikan titik temu, serta penjelasan kepada masyarakat luas, dari persoalan kenaikan harga BBM yang berdampak kepada masyarakat luas, khususnya rakyat kecil.
Selain itu, diskusi ini juga dapat memberikan pandangan atas kebijakan yang diambil pemerintah yang tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pada acara FGD ini kami menghadirkan para pakar di bidangnya untuk dapat memberikan argumentasi dari persoalan yang akan dikaji dalam forum diskusi,” jelas Dodo. (faf)