WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCPMII) Jakarta Timur memaksa masuk Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Menurut mereka, terlalu banyak koordinasi pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI sehingga tidak bisa menemui mereka.
Sesekali mereka mendorong pagar, memaksa masuk lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.
Yang mereka inginkan hanya satu, perwakilan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta keluar untuk memberikan pernyataan.
Sementara itu, pasukan kepolisian tampak bersiap di dalam Balai Kota DKI Jakarta.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Membesar, Hari Ini Terjadi di Banyak Tempat
Baca juga: Mau Usulkan Warga Dapat Subsidi BLT BBM Bisa Lewat Fitur Sanggah, Berikut ini Caranya
Baca juga: Aksi Massa Penolakan Kenaikan Harga BBM Diwarnai Kericuhan
Dari pantauan wartakotalive.com sekira pukul 17.30 WIB, sekira puluhan polisi tampak bersiap apabila terjadi kericuhan lebih lanjut.
Diberitakan sebelumnya, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCPMII) Jakarta Timur mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ketua PCPMII Jakarta Timur, Farhan Nugraha, menjelaskan bahwa kedatangan mereka di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sebagai reaksi terhadap kenaikan harga BBM.
"Jadi yang kami tuntut adalah kami berharap dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk memberikan pernyataan," kata Farhan, Rabu (14/9/2022).
Pernyataan yang dimaksud adalah untuk bersikap dan memberikan catatan kritis terhadap kenaikan BBM.
BERITA VIDEO: Deolipa Yumara Berharap Menang & Kembali Jadi Kuasa Hukum Bharada E Usai Jalani Sidang di PN Jaksel
Selain itu, mereka juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi total terhadap transportasi umum, salah satunya adalah Transjakarta (Tj).
"Diharapkan Pemprov dan DPRD mengkaji kembali tarif Tj. Saya pikir dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, harapannya adalah masyarakat beralih ke transportasi umum," ujar Farhan.
Farhan menuturkan bahwa tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan penurunan tarif transportasi publik di DKI Jakarta.