Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, hingga akhir 2021, Pemprov DKI mencatatkan realisasi pendapatan hingga 100,6 persen.
"Dari rencana pendapatan daerah sebesar Rp 65,20 triliun, sampai akhir tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 65,59 triliun atau sebesar 100,60 persen," ucap Ariza melalui PPID DKI Jakarta yang dikutip, Kamis (7/6/2022).
Orang nomor dua di Ibu Kota ini mengatakan realisasi pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 41,63 triliun atau 92,15 persen.
Lalu, realisasi pendapatan transfer sebesar 22,67 persen dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,28 triliun.
Baca juga: Politisi PDIP Minta PT KCN Patuhi Sanksi Pemprov DKI Terkait Pencemaran Lingkungan di Marunda
"Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2," jelas Ariza.
Adapun realisasi yang kurang tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penjualan properti mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, belum berlakunya revisi Pergub 126 Tahun 2017 atas pengecualian kepemilikan pertama apartemen non-subsidi.
Penyebab terakhir, pemungutan PBB-P2 belum optimal walaupun sudah diberikan kebijakan insentif fiskal terkait penghapusan sanksi dan pengurangan pokok pajak karena para wajib pajak mengalami dampak Covid-19.
Diketahui, pencapaian realisasi tersebut disampaikan Ariza dalam Sidang Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/4/2022) lalu
Baca juga: Politisi PKS Desak Pemprov DKI Tutup Tempat Hiburan Malam biar Tak Ganggu Kekhusyukan Puasa
Ariza ingatkan pegawai tak tergiur anggaran besar
Pada kesempatan sebelumnya, Ahmad Riza Patria meminta anak buahnya agar tidak tergoda dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang besar
Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini tidak ingin, aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta terjerat kasus korupsi maupun gratifikasi dari pengadaan barang dan jasa melalui APBD.
“DKI anggarannya besar, pejabat harus hati-hati, ya mohon maaf daerah yang anggaran sedikit saja ada yang tergoda, apalagi dengan anggaran besar seperti DKI Jakarta,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Jumat (18/3/2022).
Ariza lalu mengajak kepada ASN di DKI Jakarta untuk menjaga APBD dengan baik.
Penggunaannya juga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Setahu dia, pejabat di lingkungan DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap anggaran yang digunakan.
Bahkan penganggarannya melalui proses perencanaan yang benar yaitu musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
“Jadi tahapannya dilalui sepenuhnya, tak ada yang tidak dilalui. Tahapan demi tahapan dilalui prosesnya, tidak berani pejabat DKI melanggar aturan, ketentuan SOP apalagi UU,” ujar Ariza.
“Saya bersyukur sampai hari ini saya merasakan pejabat DKI selalu mengikuti aturan yang ada,” lanjut Ariza yang juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
KPK ingatkan potensi kebocoran anggaran
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut bahwa penggunaan APBD di DKI Jakarta dianggap berpotensi terjadinya kebocoran karena memiliki pemasukan yang besar.
Bahkan, nilai APBD DKI dianggap sama dengan nilai APBD seluruh provinsi di Sumatera.
Alex menuturkan bahwa potensi terjadinya kebocoran anggaran di DKI sangat besar.
"Pemprov DKI sangat kaya, APBD-nya kalau saya hitung itu sama dengan seluruh Provinsi di Sumatera, gabungan APBD Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu APBD DKI dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil," jelas Alex dalam acara bimbingan teknis program keluarga berintegritas DKI Jakarta bertema 'Mewujudkan Keluarga Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas' di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).
Sehingga, kata dia, dengan anggaran yang besar, potensi terjadinya kebocorannya juga tinggi.
Kendati demikian, KPK mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahwa tanggung jawab kerja di Pemprov DKI sangat berat.
"Beban tugasnya sangat berat meskipun nanti Ibukotanya pindah ke Kalimantan, tidak mengurangi beban hasil pencarian. Karena Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar di sini, itu lah yang menyebabkan potensi-potensi," tutup dia.
Diketahui, acara tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ini berserta jajaran di Pemprov DKI Jakarta.