Formula E

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Pertanyakan Komitmen Anies pada Lingkungan, Ngotot Gelar Formula E

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Valentino Verry
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pertanyakan komitmen Anies Baswedan pada lingkungan, karena ngotot gelar Formula E.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta menyoroti gagalnya ajang balap Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Juni 2022 mendatang.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku panitia acara, kemudian menawarkan lima opsi venue Formula E, salah satunya di kawasan reklamasi di Pantai Maju Bersama, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Baca juga: Mantan Suami Nindy Ayunda Bebas Bersyarat Usai 9 Bulan Jalani Hukuman, Bantah Belum Waktunya Bebas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mempertanyakan, ajang balap itu sebetulnya pro terhadap lingkungan atau tidak.

Pasalnya, turnamen yang sedianya digelar di Monas akhirnya dibatalkan karena tidak mendapat izin dari pemerintah pusat.

Setelah Monas gagal jadi venue, muncul opsi memilih pulau hasil reklamasi menjadi lintasan balap.

Sementara di pulau hasil reklamasi, dianggap mengalami penurunan muka tanah.

“Apakah Gubernur tidak tahu adanya hasil penelitian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) soal penurunan permukaan tanah dengan pulau reklamasi ikut menjadi salah satu yang sangat terdampak karena struktur tanahnya,” ujar Gilbert, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Ada Sidang Rizieq Shihab di MA, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Gilbert mengatakan, Pemerintah DKI juga belum menjelaskan secara detil dan transparan soal klaimnya, bahwa ajang balap ini mampu mendongkrak pariwisata.

Apalagi Pemprov DKI telah mengucurkan duit Rp 560 miliar untuk biaya komitmen pada tahun 2019 dan 2020 demi perhelatan Formula dari 2022 sampai 2024.

Dia menyebut, kerja sama PT Jakpro dengan Formula E Operations (FEO) yang baru juga dianggap menabrak UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman
12