Kolom Trias Kuncahyono

Omongan Pakde, Benar

Editor: Hertanto Soebijoto
Negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mempunyai empat musim: musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Foto: Ilustrasi.

Ada yang ditegakkan dengan sanksi hukuman mati, jika kejahatannya kelewat batas. Sebut saja China, misalnya.

Meskipun kebijakan hukuman mati di China menganut prinsip “membunuh lebih sedikit dan membunuh dengan hati-hati.” Namun toh, hukuman mati terhadap para koruptor tetap ada.

Pada Januari 2020, badan antikorupsi tertinggi Partai, Komisi Pusat untuk Pengawasan Disiplin (CCDI), mengumumkan bahwa pejabat korup yang secara sukarela mengaku kepada pihak berwenang akan diberikan keringanan hukuman, sementara mereka yang berulang kali menerima suap akan ditindak tegas.

Menurut CCDI, orang yang secara sukarela mengaku meningkat dua kali lipat dari lebih dari 5.000 menjadi lebih dari 10.000 antara Oktober 2017 dan 2019, dan kemudian jumlahnya naik lagi 54 persen pada tahun 2020 (Yaxiang Liu dan Grace Faerber, 2021).

November lalu (2020), Pengadilan Tinggi Madras, India malah menyarankan penerapan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di China dan Korea Utara (The Print, 20/11/2020).

Eksekusi paling kontroversial di Korea Utara sejauh ini adalah eksekusi Paman Kim Jong-un, orang nomor satu di negeri itu yakni Chang Song-thaek pada 2013.

Chang memegang jabatan senior di partai yang berkuasa dan merupakan wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional. Ia dituduh korupsi dan akan melancarkan kudeta.

Memang, hukuman mati menjadi persoalan kemanusiaan, sehingga muncul desakan internasional agar hukuman mati tidak lagi diberlakukan; agar dihapus.

Pelaksanaan hukuman mati adalah menolak martabat manusia. Tetapi, ada yang sanksi hukumannya bagi para koruptor, cukup ringan, sehingga ya, ada sementara orang yang seperti berlomba banyak-banyakan korupsi.

Alhasil, di negeri ini, segala teori tentang korupsi tampak mandul dan mampet. Atau dibuat mandul dan mampet. Tak berdaya.

Halaman
1234